 |
| Foto : Sopir yang mengaku atas semua kegiatan yang merugikan Negara serta masarakat dengan adanya praktik mafia BBM subsidi yang pada akhirnya di jual dengan harga industri |
KompasX.com | Palu, Sulawesi Tengah – Rakyat Sulawesi Tengah diguncang kabar mengejutkan! Aroma busuk mafia BBM subsidi tak hanya kembali tercium, tapi kini menyeruak hingga ke jantung institusi hukum: Polda Sulawesi Tengah dituding ikut "bermain" dalam pusaran bisnis haram ini.
Dalam sebuah pengungkapan yang mengagetkan, sebuah mobil tangki milik PT Ronal Jaya Energi tertangkap tangan mengangkut BBM subsidi ilegal di Kabupaten Banggai. Namun, yang lebih mengejutkan bukanlah barang bukti atau pelakunya—melainkan pengakuan sang sopir, yang menyebut bahwa semua ini terjadi dengan seizin dan “koordinasi” bersama aparat kepolisian tingkat Polda!
"Kalau bicara Polda, bos kami sudah koordinasi. Polda Sulsel dan Polda Sulteng sudah aman," beber Andri (nama disamarkan), yang diwawancarai tim investigasi Berantastipikornews.co.id pada Kamis, 5 Juni 2025.
Pernyataan ini ibarat bom waktu yang meledak di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Jika benar, maka ini bukan lagi soal kejahatan ekonomi, melainkan pengkhianatan terhadap amanat rakyat!
Jaringan Gelap BBM Subsidi: “Semua Sudah Aman, Koordinasi Lewat Pak Ronal”
Modus operandi mafia ini pun licin dan terstruktur: mobil tangki tidak mengambil BBM dari depot resmi Pertamina, melainkan dari kapal-kapal gelap di perairan Makassar. Artinya, ini bukan aksi individu, melainkan jaringan besar dengan sistem distribusi ilegal yang canggih dan diduga dilindungi oleh kekuatan tertentu.
Saat dikonfirmasi, pihak pengangkut BBM berdalih "ponsel rusak"—klasik dan mencurigakan. Namun, terkuak satu lagi pernyataan mematikan:
"Semua sudah aman, karena sudah dikoordinasikan dengan Pak Ronal, melalui Polda Sulsel dan Polda Sulteng."
Siapa Pak Ronal? Apa benar ia punya akses langsung ke jajaran atas Polda? Ini bukan lagi sekadar koordinasi, ini bisa jadi kooptasi! Jika benar, ini membuka tabir hitam keterlibatan oknum elite hukum dalam skema korup dan ilegal.
Triliunan Rupiah Menguap, Institusi Polri Terancam Runtuh Kepercayaan
Kebocoran subsidi ini tak main-main. Kerugian negara bisa mencapai triliunan rupiah, dengan keuntungan haram mengalir deras ke kantong segelintir elit. Namun, yang lebih parah: kepercayaan masyarakat pada Polri terkikis habis.
Masyarakat Sulteng kini tidak lagi diam. Aktivis anti-korupsi, tokoh masyarakat, hingga akademisi menyuarakan ultimatum keras kepada Kapolda Sulteng:
“Jika Kapolda Sulteng tidak berani menindak mafia BBM, silakan angkat kaki dari Sulteng! Kami tidak butuh simbol kekuasaan yang tak mampu menjaga amanah rakyat!” tegas Herman, tokoh sipil yang kini memimpin desakan publik.
Kapolri & BPH Migas Diminta Turun Tangan: "Bongkar Total Jaringan Mafia BBM!"
Seruan mendesak pun dilayangkan kepada Kapolri dan BPH Migas untuk segera turun ke lapangan dan mengambil alih penyelidikan. Jangan sampai praktik busuk ini terus dibiarkan hingga menjadi normalisasi kejahatan. Polri harus bertindak, atau bersiap kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Titik Balik atau Titik Kehancuran?
Skandal ini adalah momentum pertaruhan harga diri institusi Polri. Apakah Polda Sulteng sanggup membuktikan bahwa mereka berpihak pada rakyat, atau justru menjadi bagian dari kartel BBM subsidi?
Jika tidak ada tindakan nyata, jika semua hanya berhenti pada klarifikasi tanpa penindakan, maka publik akan menandai ini sebagai pengkhianatan terbuka. Dan sejarah akan mencatat: Sulawesi Tengah pernah punya Kapolda yang memilih diam saat rakyatnya dirampok terang-terangan.
Publik menunggu. Tapi bukan janji. Publik menunggu tindakan. SEKARANG.
Red/Time
