ISSUE BIG RESHUFFLE & TOMMY DJIWANDONO*
foto. : istimewah
JAKARTA | kompasX.com
Wacana mengenai reshuffle kabinet di awal tahun 2026 di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan utama publik.
Meskipun pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat memberikan bantahan pada pertengahan Januari, namun dinamika di lapangan menunjukkan adanya pergerakan signifikan yang mengarah pada perombakan besar (big reshuffle)
Issue reshuffle 2026 dan peran kunci Thomas (Tommy) Djiwandono dalam dinamika tersebut menguak.
Presiden Prabowo dikabarkan telah menerima masukan dari Tommy tentang evaluasi menteri-menteri yang menangani program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan cek kesehatan gratis.
Jika target tidak tercapai, menteri di klaster ini menjadi yang paling rawan diganti.
Kritik publik terkait penanganan bencana (seperti banjir di beberapa wilayah Sumatra) memicu tuntutan agar presiden menempatkan sosok yang lebih responsif di kementerian terkait.
Sepanjang tahun 2025, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan setidaknya empat kali perombakan kecil. Reshuffle di awal 2026 ini diprediksi akan menjadi evaluasi menyeluruh terhadap kinerja menteri dari partai politik maupun profesional yang dianggap melambat.
Thomas Djiwandono, yang akrab disapa Tommy, merupakan sosok sentral dalam arsitektur ekonomi pemerintahan Prabowo.
Hingga awal 2026, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan yang berperan menjaga transisi dan sinkronisasi kebijakan fiskal.
Namun, pada 26 Januari 2026, terjadi perubahan peran yang sangat signifikan, Ia terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Thomas resmi terpilih melalui fit and proper test di Komisi XI DPR RI untuk menggantikan Juda Agung.
Penunjukkannya ke BI dianggap sebagai langkah strategis Presiden Prabowo untuk menyelaraskan kebijakan anggaran (fiskal) di pemerintah dengan kebijakan suku bunga dan stabilitas rupiah (moneter) di bank sentral.
Perpindahan Thomas ke BI secara otomatis menciptakan kekosongan di kursi Wakil Menteri Keuangan, yang semakin memperkuat sinyal bahwa reshuffle kabinet untuk mengisi posisi-posisi kosong akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
Berdasarkan analisis berbagai pengamat politik di Januari 2026, terdapat empat klaster yang masuk dalam "radar" perombakan, yakni,
Menteri yang dinilai gagal menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli.
Kemudian menteri Penanggung jawab program makan gratis yang eksekusinya dianggap masih karut-marut.
Juga Menteri non-parpol yang tidak mampu mengimbangi ritme kerja cepat presiden.
Dan Menteri dari Kader partai yang mungkin tidak diganti, namun digeser ke kementerian lain yang lebih sesuai dengan kompetensinya.
Akankah HANURA mendapat porsi di reshuffle kali ini ?, mengingat gebrakan inisiatif HANURA mengumpulkan parpol2 non parlemen dalam satu sekber (GKSR) tentu bisa menjadi posisi tawar yang diamati oleh Presiden.
Semua itu kembali menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.
*Bangkiiit !!!*
*Jayaaa !!!*
*Menang !!!*
Salam Hati Nurani
28.01.2026
-Hanurani-
Wasekjen DPP Partai HANURA.
Pagi yang mendung di Cinere.
