JAKARTA|kompasX com— Perdebatan mengenai parliamentary threshold kembali memasuki babak penting dalam agenda pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Partai Hanura bersama koalisi partai politik non-parlemen mendorong agar desain ambang batas parlemen dikaji ulang demi memastikan hubungan antara suara pemilih dan representasi politik di DPR tetap terjaga.
Dalam pandangan koalisi, persoalan parliamentary threshold bukan sekadar soal persentase. Ini menyangkut bagaimana suara rakyat dikonversi menjadi representasi politik di parlemen.
Pertanyaan yang kini mengemuka pun sederhana, tetapi fundamental:
Jika jutaan suara sah diberikan rakyat dalam pemilu, tetapi tidak ikut diperhitungkan dalam pembagian kursi DPR karena partainya tidak melewati ambang batas, apakah suara tersebut telah memperoleh representasi politik secara utuh?
Partai Hanura dan koalisi partai non-parlemen mendorong agar pertanyaan tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
MK Sudah Membuka Ruang Evaluasi
Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan ketentuan parliamentary threshold 4 persen tidak dapat diberlakukan begitu saja untuk Pemilu 2029 dan pemilu berikutnya. MK menyatakan ketentuan tersebut konstitusional bersyarat sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas serta besaran persentasenya dengan berpedoman pada parameter yang ditentukan dalam putusan.
MK juga mempertimbangkan keterkaitan antara ambang batas parlemen, kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan hubungan antara suara pemilih dengan komposisi kursi di DPR.
Artinya, desain parliamentary threshold untuk Pemilu 2029 memang masih menjadi ruang pembahasan pembentuk undang-undang.
Hanura Dorong PT 1 Persen
Dalam agenda perjuangan politiknya, Hanura bersama koalisi partai non-parlemen mendorong agar ambang batas parlemen dipertimbangkan pada angka 1 persen.
Bagi koalisi, angka tersebut merupakan usulan politik yang perlu diuji secara terbuka melalui kajian akademik, diskusi publik, serta pembahasan bersama DPR dan Pemerintah.
Selama sekitar satu tahun, koalisi mengklaim telah melakukan berbagai diskusi dan menyusun Naskah Akademik yang memuat 37 isu kepemiluan sebagai bahan rekomendasi dalam pembahasan perubahan UU Pemilu.
Pesan politik yang ingin dibawa jelas:
Jangan hanya menghitung partai yang memperoleh kursi. Hitung pula suara rakyat yang berada di balik setiap partai politik peserta pemilu.
DPR Kini Didorong Mendengar Suara Partai Non-Parlemen
Koalisi partai non-parlemen juga menyambut agenda pertemuan dengan DPR sebagai ruang untuk menyampaikan langsung aspirasi dan kajian mengenai desain sistem kepemiluan.
Momentum tersebut dinilai penting karena perubahan UU Pemilu akan menentukan bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi representasi politik pada Pemilu 2029.
Bagi Hanura, pembahasan parliamentary threshold tidak semestinya hanya dilihat dari kepentingan partai yang saat ini berada di parlemen. Suara partai-partai yang belum memperoleh kursi DPR juga merupakan suara warga negara yang diberikan melalui pemilu.
Karena itu, ruang dialog antara DPR, Pemerintah, partai parlemen, partai non-parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi bagian penting dalam pembentukan aturan pemilu berikutnya.
Pertanyaannya kini bukan sekadar berapa angka ambang batas parlemen.
Pertanyaannya adalah:
Seberapa jauh sistem pemilu mampu memastikan suara rakyat memiliki jalan menuju representasi?
Hanura dan koalisi partai non-parlemen mendorong agar gagasan PT 1 persen masuk dalam perdebatan publik dan diuji secara terbuka dalam proses revisi UU Pemilu.
Sebab demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang mendapatkan kursi.
Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana suara rakyat diperlakukan setelah bilik suara ditutup.
#ParliamentaryThreshold #PT1Persen #Hanura #PartaiHanura #DPRRI #Pemilu2029 #RevisiUUPemilu #Demokrasi #PolitikNasional
(Johnson)
