Kompasx.Com//Pada saat Jumat pagi, 29 Agustus 2025 pukul 08.30 WIB, Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Sosialisasi Anti Korupsi & Pengendalian Gratifikasi (Eksternal) di Aula Utama Inspektorat Kabupaten Sambas. Spanduk besar dipasang, jargon integritas dan transparansi dikumandangkan.
Namun di balik seremoni itu, ironinya mencolok: acara yang sepenuhnya dibiayai dari uang rakyat justru tidak mengundang rakyat, LSM, maupun aktivis pengawas publik. Peserta terbatas pada kalangan elite—tokoh agama, pengusaha, kontraktor, akademisi, dan pemilik hotel.Pihak yang selama ini berdiri di garis depan pengawasan publik malah dikecualikan.
Pertanyaan pun muncul: apakah ini sosialisasi, atau sekadar pertunjukan di ruang gelap yang alergi terhadap kritik?
Anti-Korupsi Tanpa Rakyat
Korupsi tumbuh subur dalam ruang yang menutup pintu kritik. Forum ini, yang seharusnya menjadi ajang partisipasi publik, justru berubah menjadi panggung eksklusif birokrasi.
“Anti-korupsi tanpa rakyat hanyalah panggung hampa. Integritas tidak ditegakkan dengan seremoni, melainkan dengan keberanian mendengar kritik,” tegas Andri, Aktivis GRAK Kalbar.
Estetika Birokrasi, Bukan Etika Publik
Acara ini lebih menyerupai ritual seremonial ketimbang komitmen substantif. Spanduk, pidato pejabat, dan undangan eksklusif hanya menampilkan estetika birokrasi, bukan etika publik.
Padahal, integritas sejati bukan ditentukan oleh siapa yang hadir, melainkan siapa yang berani diberi ruang untuk bicara.
Follow the Money: Dibiayai Uang Rakyat
Pertanyaan penting yang harus dijawab pemerintah:
Berapa biaya acara ini?
Dari pos anggaran mana dialokasikan?
Apakah laporan penggunaan dana ini akan transparan?
Ironis, forum yang dibiayai dari uang rakyat justru menyingkirkan rakyat. Anggaran publik digunakan untuk forum yang menutup akses publik.
Siapa Untung, Siapa Rugi?
Yang diuntungkan: pejabat yang tampil seolah bersih, kontraktor dan pengusaha yang mendapat panggung eksklusif.
Yang dirugikan: masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis independen, dan aktivis yang selama ini menjadi garda terdepan pengawasan anggaran.
“Ini bukan sosialisasi, melainkan pencitraan yang dikemas rapi. Pemerintah bicara pada cermin, bukan pada rakyatnya sendiri,” kritik Andri mewakili GRAK.
Analisis Hukum dan Tata Kelola
Menurut UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penggunaan anggaran wajib terbuka bagi masyarakat. UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tentang Tipikor menekankan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan partisipasi publik.
Dengan menutup ruang bagi rakyat, Pemda Sambas tidak hanya cacat etika, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip hukum tata kelola.
Perspektif Filosofis: Negara Tanpa Cermin
Negara tanpa rakyat kritis ibarat raja tanpa cermin. Ia bisa berdandan gagah, tapi tak pernah tahu wajah aslinya.
Dalam demokrasi, rakyat adalah cermin kekuasaan. Jika cermin itu dipecahkan, kekuasaan hanya melihat bayangan semu—indah, tetapi menipu.
Kesimpulan: Integritas Diuji dengan Kritik
Integritas sejati lahir dari kesediaan diawasi rakyat. Jika Sambas sungguh ingin bersih, undanglah suara yang tak nyaman. Dudukkan kontraktor, pejabat, dan aktivis di meja yang sama.
Tanpa itu, sosialisasi anti-korupsi hanya akan tercatat sebagai teater moral—indah di panggung, kosong di hati publik.
> “Korupsi tumbuh di ruang yang sunyi dari kritik. Biarkan rakyat bersuara, sebab dalam kebisingan itulah integritas diuji.” — Andri, Aktivis GRAK.
Sambas berhak atas pemerintahan yang bukan hanya berslogan anti-korupsi, tetapi juga berani diawasi rakyatnya sendiri. Acara ini dibiayai dengan uang rakyat. Maka, rakyat wajib tahu, rakyat wajib hadir, rakyat wajib mengawasi.
Integritas bukan lahir dari slogan, tetapi dari keberanian diawasi. Anti-korupsi tanpa rakyat hanyalah dekorasi di ruang gelap—indah dipandang, tetapi menipu kenyataan.
Negara yang menolak kritik ibarat raja tanpa cermin: ia berdandan gagah, namun tak pernah tahu wajah aslinya. Dalam sunyi itulah korupsi bersemi.
Sebab itu, biarkan rakyat bersuara. Karena hanya dalam kebisingan kritik, integritas diuji dan demokrasi menemukan maknanya.
