Kompasx. com//Pontianak, Jumat, 10 Oktober 2025 — Aktivis kebijakan publik Kalimantan Barat, Andri, menilai ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah semakin terasa di tengah kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kondisi ini memperlemah kemampuan daerah dalam membiayai layanan dasar dan menegaskan urgensi perencanaan Calon Daerah Otonomi Baru (C-DOB) Provinsi Sambas Raya yang terarah, profesional, dan berbasis kajian hukum serta data fiskal.
“Keadilan fiskal bukan hanya soal angka, tapi soal rasa percaya. Daerah seperti Kalbar dan kawasan perbatasan Sambas Raya berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional dan pantas memperoleh perhatian fiskal yang proporsional,” ujar Andri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/10/2025).
Menurutnya, pemangkasan transfer tanpa formula adaptif membuat banyak daerah kehilangan daya dorong fiskal. Padahal wilayah seperti Sambas, Bengkayang, dan Singkawang memiliki potensi strategis — mulai dari pertanian, maritim, hingga perdagangan lintas batas — yang membutuhkan pendekatan pembangunan berbasis keadilan fiskal dan tata kelola DOB yang kredibel.
Perencanaan DOB Harus Melibatkan Tenaga Ahli dan Konsultan Kompeten
Andri menegaskan, pembentukan C-DOB Sambas Raya tidak boleh bernuansa politis, tetapi dijalankan melalui proses teknokratik dengan melibatkan tenaga ahli dan konsultan perencanaan yang kompeten, independen, serta tersertifikasi. Setiap dokumen, mulai dari kajian kelayakan, naskah akademik, hingga proyeksi fiskal dan kelembagaan, harus memenuhi standar nasional dan hukum administrasi negara.
“C-DOB Sambas Raya bukan proyek euforia politik. Ini agenda strategis untuk pemerataan pembangunan dan kedaulatan ekonomi wilayah perbatasan,” tegasnya.
Ia menambahkan, banyak rencana pemekaran gagal karena lemahnya kapasitas perencanaan dan minimnya justifikasi teknis. Karena itu, Sambas Raya perlu tampil sebagai model DOB modern — berbasis data, terintegrasi dengan RPJMN, dan memiliki strategi pembiayaan berkelanjutan yang realistis.
Keadilan Fiskal dan Desentralisasi yang Berkeadilan
Andri menilai keadilan fiskal merupakan wujud konkret kehadiran negara di daerah. Pemerintah pusat, katanya, perlu menghentikan paradigma sentralistik yang membuat daerah bergantung dan kehilangan daya inisiatif fiskal. Transparansi TKD, keterbukaan informasi anggaran, dan kolaborasi antar lembaga menjadi syarat membangun kepercayaan publik.
“Ketidakpastian fiskal bukan sekadar soal dana, melainkan ujian keadilan negara. Daerah menuntut kepastian, bukan belas kasihan — transparansi, bukan wacana,” ujarnya.
Sambas Raya: Dari Pinggiran Menuju Pusat Pertumbuhan Baru
Ia menilai C-DOB Sambas Raya harus menjadi simbol kebangkitan wilayah utara Kalbar — bukan sekadar membentuk provinsi baru, tetapi menata ulang pelayanan publik, efisiensi fiskal, dan pemerataan pembangunan.
“Keadilan fiskal yang inklusif, ditopang oleh perencanaan DOB yang matang dan tenaga ahli profesional, akan menjadi fondasi persatuan. Dari pinggiran tumbuh keadilan — dan dari keadilan lahir kepercayaan,” tutup Andri.
Tim
