JAKARTA | kompasX.com.,...Pembentukan Board of Peace (BoP) yang awalnya digadang-gadang sebagai fajar baru bagi stabilitas global, ternyata hanyalah sebuah "proyek mercusuar" yang rapuh dan hipokrit.
Bagi Indonesia, tetap bertahan di dalam organisasi ini bukan lagi sekadar pilihan diplomatik, melainkan sebuah pertaruhan harga diri bangsa.
Teater Kemunafikan di Panggung Dunia
Hanya dalam hitungan hari setelah pita peresmian BoP dipotong, dunia dikejutkan oleh serangan militer Amerika Serikat—sang pemimpin BoP—terhadap Iran.
Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran hukum internasional, melainkan sebuah ironi.
Bagaimana mungkin sebuah organisasi yang menyandang kata "Damai" dipimpin oleh negara yang justru menyulut api peperangan di Timur Tengah?
Jika Indonesia tetap duduk manis di kursi anggota, kita secara tidak langsung memberikan legitimasi moral bagi agresi tersebut.
Kita menjadi penonton yang memvalidasi bahwa "perdamaian" hanyalah kata sandi untuk "dominasi sepihak".
Absennya negara-negara besar lainnya di BoP menunjukkan bahwa institusi ini gagal mendapatkan kepercayaan global.
Coba tunjukkan
Negara besar dan kuat mana yang menjadi anggota BoP.
Tanpa adanya kekuatan penyeimbang, BoP hanyalah instrumen kebijakan luar negeri satu negara yang dipaksakan kepada anggota lainnya.
Indonesia, sebagai pemimpin alami di kawasan Asia Tenggara dan kekuatan penting di G20, tidak sepantasnya menjadi "figuran" dalam skenario yang ditulis oleh pihak lain.
Dampak Ekonomi dan Geopolitik buat Indonesia pasti akan timbul.
Keberadaan kita di BoP akan berisiko menyeret kita ke dalam pusaran konflik yang tidak perlu.
Serangan terhadap Iran akan mengacaukan jalur pasokan energi global khususnya ke China. Mensabotase kekuatan Industri kompetitor yang mengganggu ekonomi dan Industri negara Polisi Dunia.
Termasuk bertujuan mengacaukan sistem Pembayaran Non- US Dollar.
Ini jelas bukan serangan an sich kepada dunia Islam melainkan permainan bilyar sang Hegemon.
Jika Indonesia dianggap berada di pihak agresor, posisi tawar kita dalam negosiasi energi internasional akan melemah.
Investasi dan Kepercayaan Mitra dagang strategis kita di blok non-Barat akan melihat Indonesia sebagai negara yang kehilangan kemandirian politiknya.
Ini adalah investasi buruk bagi masa depan ekonomi kita.
Indonesia harus kembali ke Khittah Politik luar negeri nya yang Bebas Aktif.
Prinsip "Bebas Aktif" bukan berarti kita harus berteman dengan semua orang tanpa memedulikan nilai-nilai kemanusiaan.
"Bebas" berarti kita tidak disetir oleh kepentingan negara besar manapun, dan "Aktif" berarti kita harus berani menentang ketidakadilan secara nyata.
Mundur dari Board of Peace adalah langkah konkret untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia tidak bisa dibeli dengan janji-janji diplomasi kosong. Kita harus berani mengatakan: "Tidak ada perdamaian tanpa kejujuran."
09.03.2026
Hp
Oleh : HANURANI
(Red / Erwin)
