YOGYAKARTA | kompasX.com — Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Workshop Pengembangan dan Keberlanjutan Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Tanah Kalurahan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nakula, Lantai 2 Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY tersebut mengangkat tema “Agrowisata sebagai Keberlanjutan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.”
Workshop menghadirkan Sekretaris Umum DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) DIY, Agus Budi Rahmanto, sebagai narasumber utama. Dalam paparannya, Agus menegaskan bahwa tanah kalurahan tidak hanya berfungsi sebagai aset administratif, tetapi merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus dikelola secara produktif, inovatif, dan berkelanjutan.
“Optimalisasi tanah kalurahan harus berbasis pada potensi lokal. Agrowisata dapat menjadi penggerak ekonomi desa yang nyata apabila dikelola melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha,” ujarnya.
Menurut Agus, masih banyak tanah kalurahan di DIY yang belum dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut diperparah oleh ketergantungan pada sektor pertanian konvensional, rendahnya nilai tambah hasil pertanian, serta semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Di sisi lain, potensi wisata desa yang dimiliki banyak kalurahan belum tergarap secara maksimal.
Sebagai solusi, agrowisata dinilai mampu mengintegrasikan empat unsur penting sekaligus, yakni pertanian, pariwisata, budaya lokal, dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan warga, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan nilai ekonomi lahan, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan desa.
Dalam workshop tersebut juga ditegaskan pentingnya penerapan konsep agrowisata berkelanjutan yang mencakup tiga dimensi utama. Dari sisi ekonomi, agrowisata diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan (PAD) dan memperkuat UMKM. Dari sisi sosial, mendorong partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemuda dan perempuan. Sedangkan dari sisi lingkungan, menekankan praktik pertanian ramah lingkungan serta konservasi sumber daya alam.
Berbagai potensi pemanfaatan tanah kalurahan turut dipetakan, mulai dari kebun buah edukatif, kampung herbal, wisata petik buah, sentra tanaman pangan, wisata peternakan, edukasi pertanian organik, hingga pengembangan embung sebagai destinasi wisata berbasis alam.
Untuk mewujudkan pengembangan yang terarah, peserta diperkenalkan pada tujuh tahapan pembangunan agrowisata, yaitu identifikasi potensi, penyusunan masterplan, penguatan kelembagaan, pengembangan infrastruktur, promosi digital, penguatan kemitraan dan investasi, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan.
Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kalurahan disebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan kawasan, pembangunan sarana pendukung wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk unggulan, hingga perbaikan aksesibilitas. Harapannya, program yang dibangun tidak berhenti ketika bantuan berakhir, tetapi mampu berkembang menjadi unit usaha mandiri yang berkelanjutan.
Workshop juga menyoroti empat pilar utama keberlanjutan agrowisata, yaitu penguatan kelembagaan melalui BUMKal, Pokdarwis, dan kelompok tani; pengembangan produk wisata berbasis kearifan lokal; digitalisasi pemasaran melalui media sosial, marketplace, dan website desa; serta penguatan kemitraan dengan akademisi, sektor swasta, dan komunitas.
Selain itu, keberhasilan pengembangan agrowisata ditentukan oleh lima faktor kunci, yakni komitmen pemerintah kalurahan, partisipasi aktif masyarakat, inovasi produk wisata, konsistensi promosi digital, serta kelembagaan yang sehat dan profesional.
Dengan roadmap pengembangan hingga tahun 2030, agrowisata diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam menciptakan desa yang mandiri, tangguh, dan sejahtera.
“Tanah Kalurahan yang produktif akan melahirkan desa yang mandiri. Agrowisata bukan sekadar tempat wisata, tetapi juga ruang belajar, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang kesejahteraan masyarakat,” pungkas Agus Budi Rahmanto.
Melalui workshop ini, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY menegaskan komitmennya untuk mendorong pemanfaatan tanah kalurahan berbasis potensi lokal sebagai fondasi pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
(Red / Johnson)
.jpg)
