Temuan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas konstruksi, kesesuaian penggunaan material, serta sistem pengawasan proyek yang bersumber dari anggaran ratusan juta rupiah tersebut.
Infrastruktur irigasi yang seharusnya menunjang kebutuhan pertanian dan memberikan manfaat jangka panjang bagi petani justru menjadi perhatian setelah muncul dugaan bahwa sejumlah bagian bangunan tidak dikerjakan secara optimal.
Publik pun mulai mempertanyakan: Bagaimana proyek senilai Rp195 juta dapat menghasilkan bangunan yang diduga mengalami keretakan dan rongga pada sejumlah bagian?
RP195 JUTA DIGELONTORKAN, KONDISI FISIK PEKERJAAN DIPERTANYAKAN
Nilai anggaran Rp195 juta bukan jumlah yang kecil. Masyarakat, khususnya para petani yang menjadi penerima manfaat, tentu berharap pembangunan saluran irigasi dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, menggunakan material berkualitas, serta melalui pengawasan yang memadai.
Namun, berdasarkan hasil pengamatan lapangan yang disampaikan kepada redaksi, ditemukan sejumlah kondisi yang perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
Di antaranya:
- Retakan pada beberapa bagian dinding saluran irigasi.
- Pasangan batu yang terlihat memiliki rongga dan celah.
- Susunan batu yang pada sejumlah titik tampak kurang rapat.
- Permukaan pasangan yang terlihat tidak rata.
- Kualitas campuran perekat dan kekuatan konstruksi yang perlu diuji secara teknis.
Temuan visual tersebut belum dapat dijadikan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan anggaran ataupun pelanggaran spesifikasi. Namun, kondisi itu cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara objektif.
PETANI BERHAK MENDAPATKAN HASIL PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
Saluran irigasi memiliki fungsi penting dalam mendukung produktivitas pertanian. Kerusakan konstruksi yang tidak segera ditangani berpotensi mengganggu kelancaran distribusi air dan menambah biaya pemeliharaan.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan kekhawatirannya.
"Anggarannya hampir Rp200 juta. Kami berharap hasil pembangunannya benar-benar kuat dan bisa dimanfaatkan petani dalam jangka panjang. Kalau sekarang sudah terlihat retak dan berongga, tentu kami ingin ada pemeriksaan dan penjelasan," ungkap sumber tersebut.
Masyarakat berharap jangan sampai fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran publik justru membutuhkan perbaikan berulang dalam waktu relatif singkat.
EMPAT PERTANYAAN PENTING YANG HARUS DIJAWAB
Ada sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
1. Apakah pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis?
Perlu diperiksa apakah ukuran konstruksi, komposisi campuran, kedalaman fondasi, serta metode pemasangan batu telah sesuai dokumen perencanaan.
2. Bagaimana kualitas material yang digunakan?
Apakah material batu, pasir, dan semen telah memenuhi persyaratan teknis? Apakah pemeriksaan material dilakukan sebelum pekerjaan dimulai?
3. Siapa yang melakukan pengawasan pekerjaan?
Apakah terdapat pengawasan rutin selama pelaksanaan proyek? Siapa yang bertanggung jawab memastikan kualitas konstruksi sesuai perencanaan?
4. Apakah pekerjaan telah melalui pemeriksaan dan serah terima?
Jika pekerjaan telah dinyatakan selesai, bagaimana hasil pemeriksaan fisiknya? Apakah seluruh bagian saluran sudah dinyatakan memenuhi persyaratan sebelum dilakukan serah terima?
Pertanyaan tersebut penting dijawab berdasarkan dokumen dan pemeriksaan lapangan, bukan sekadar pernyataan sepihak.
INSPEKTORAT DAN DINAS TERKAIT DIMINTA LAKUKAN PEMERIKSAAN
Menyikapi temuan tersebut, Inspektorat Kabupaten Semarang dan dinas teknis yang memiliki kewenangan di bidang pekerjaan umum maupun pertanian diharapkan melakukan pemeriksaan.
Pemeriksaan setidaknya perlu mencakup:
1. Dokumen perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Spesifikasi teknis pembangunan saluran irigasi.
3. Volume pekerjaan dan kesesuaian hasil konstruksi.
4. Bukti pengadaan material serta penggunaan anggaran.
5. Identitas dan tanggung jawab pelaksana kegiatan.
6. Dokumen pengawasan dan laporan pelaksanaan.
7. Berita acara pemeriksaan serta serah terima pekerjaan.
8. Pengujian teknis terhadap bagian konstruksi yang diduga mengalami kerusakan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan hasil pekerjaan, perlu dilakukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
PIHAK P3A HASKI BERLIMPAH DAN PEMERINTAH DESA PAKIS DITUNGGU KLARIFIKASINYA
Hingga berita ini disusun, redaksi masih memerlukan keterangan resmi dari pihak pelaksana P3A Haski Berlimpah, Pemerintah Desa Pakis, serta instansi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kegiatan tersebut.
Sejumlah hal yang perlu dijelaskan antara lain penyebab munculnya retakan, kondisi pasangan batu, kesesuaian material, serta hasil pemeriksaan pekerjaan sebelum dinyatakan selesai.
KompasX.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
UANG RAKYAT Rp195 JUTA, JANGAN BIARKAN KUALITAS PEMBANGUNAN MENJADI TANDA TANYA!
Persoalan ini bukan sekadar tentang retakan pada saluran irigasi. Lebih jauh, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat.
Petani membutuhkan saluran irigasi yang kuat, bukan sekadar bangunan yang selesai dikerjakan dan kemudian ditinggalkan tanpa kepastian kualitas.
Kini publik menunggu langkah nyata dari pihak pelaksana, Pemerintah Desa Pakis, serta instansi pengawas.
Rp195 JUTA BUKAN UANG KECIL! JIKA DITEMUKAN KERUSAKAN, HARUS ADA PEMERIKSAAN. JIKA TERBUKTI TIDAK SESUAI SPESIFIKASI, HARUS ADA PERTANGGUNGJAWABAN!
(Soleh)
.jpg)
