 |
| Kendaraan yang buat mengangkut BBM subsidi jenis Solar |
BLORA|KompasX.com _ Skandal mafia BBM subsidi kembali mencoreng wajah hukum di Kabupaten Blora. Ironisnya, bukan pelaku utama yang diburu dan ditindak, melainkan jurnalis yang mengungkap kejahatan itu justru dijebak dan dikriminalisasi melalui OTT yang terindikasi penuh rekayasa dan keberpihakan aparat.
Modus Kotor Mafia BBM Terbongkar
Investigasi eksklusif PortalIndonesiaNews.Net pada Rabu (22/05/2025) membongkar praktik penggelapan BBM subsidi di SPBU 44.582.06, Kecamatan Blora. Sejumlah kendaraan, termasuk Panther yang dimodifikasi dan truk-truk bertangki tambahan, terlihat berkali-kali melakukan pengisian BBM subsidi secara sistematis dan terorganisir.
Seorang sopir bernama Aris terang-terangan menyebut bekerja di bawah perintah "Boss Rico". Penelusuran lebih lanjut menemukan gudang mencurigakan yang dipenuhi kempu dan barcode BBM dari berbagai kendaraan. Lokasi ini diduga kuat sebagai pusat distribusi ilegal BBM subsidi yang telah merugikan negara miliaran rupiah.
Lebih mengkhawatirkan, jaringan mafia ini diduga mendapat perlindungan dari seorang oknum anggota TNI aktif di wilayah Kodim Blora. Fakta ini menunjukkan bahwa jaringan mafia BBM tidak berdiri sendiri—melainkan diduga kuat dilindungi kekuatan dalam institusi.
OTT: Jebakan Kotor terhadap Jurnalis
Setelah laporan investigasi dipublikasikan dan menjadi viral, tiga jurnalis yang terlibat peliputan justru menjadi target serangan balik. Salah satunya dijebak dalam pertemuan yang dikondisikan seolah klarifikasi, namun berakhir sebagai operasi tangkap tangan.
OTT tersebut sarat kejanggalan: tidak ditemukan bukti transfer uang atau alat bukti kuat lainnya. Bahkan pihak "pemberi", jika memang ada, tidak diproses hukum. Publik pun bertanya: OTT ini sebenarnya untuk menindak pelaku atau membungkam pembongkar aib mafia?
Polres Blora Diduga Lindungi Mafia BBM
Alih-alih membongkar sindikat yang nyata-nyata merugikan negara, Polres Blora justru seolah menjadi pelindung mafia dengan menjadikan jurnalis sebagai tumbal. Polres Blora kini dicurigai tak netral dan terindikasi kuat bermain mata dengan mafia BBM.
“Ini bukan penegakan hukum, tapi pembungkaman kebebasan pers. Saat jurnalis justru dikriminalisasi karena membongkar kejahatan, berarti ada institusi yang rusak parah,” kecam salah satu aktivis HAM Blora.
Sejumlah tokoh jurnalis menyerukan agar Kapolri dan Divpropam turun tangan langsung menyelidiki dugaan keberpihakan Polres Blora yang telah mencoreng kepercayaan publik.
Modus dan Kerugian Negara
Modus operandi mafia BBM sangat terstruktur:
Armada khusus dimodifikasi untuk menyedot BBM subsidi secara masif.
Solar disalurkan ke gudang penyimpanan gelap.
Dijual kembali dengan harga industri—menyulap subsidi negara menjadi keuntungan pribadi.
Negara merugi miliaran, sementara jurnalis yang menjalankan tugas sosial malah dikorbankan. Petani, nelayan, dan pelaku UMKM kecil semakin kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi akibat permainan kotor ini.
Jerat Hukum yang Mengintai
Para pelaku bisa dijerat dengan:
Pasal 55 UU No. 22/2001 tentang Migas
Pasal 480 KUHP (Penadahan)
Pasal 55 dan 56 KUHP (Turut serta dalam kejahatan)
KUHPM bagi aparat militer yang terlibat langsung.
Seruan Nasional: Lindungi Jurnalis, Berantas Mafia
Warga, aktivis, dan komunitas jurnalis menuntut:
Audit menyeluruh terhadap Polres Blora
Proses hukum transparan atas OTT jurnalis
Penindakan tegas terhadap mafia BBM dan pelindungnya
Perlindungan terhadap kebebasan pers
Jika suara jurnalis dibungkam, dan kebenaran dikorbankan demi kepentingan mafia, maka negara telah gagal menjaga marwah hukumnya. Jurnalisme adalah pilar demokrasi, bukan musuh negara.
Tn/Red
.jpg)
