 |
| Foto istimewa |
Konawe, Sulteng | kompasX.com - guncangan besar tengah melanda institusi kepolisian di Sulawesi Tenggara. Sorotan tajam publik kini tertuju pada Polda Sultra dan Mabes Polri, menyusul mencuatnya dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik tambang ilegal di wilayah Kabupaten Konawe.
Keresahan masyarakat kian memuncak setelah beredarnya rekaman suara yang memperkuat dugaan praktik suap dan perlindungan terhadap aktivitas penambangan liar. Rekaman tersebut kini jadi bahan perbincangan hangat di kalangan aktivis lingkungan, pemerhati hukum, dan media nasional.
Tambang Ilegal Beroperasi Terang-Terangan di Tiga Desa
Penambangan Galian C jenis pasir dilaporkan berlangsung secara intensif di Desa Belatu, Kecamatan Pondidaha, serta di Desa Teteona dan Desa Linonggasai, Kecamatan Wonggeduku Barat. Aktivitas ini diduga berlangsung tanpa izin resmi, namun berjalan lancar seolah kebal hukum.
Nama seorang oknum polisi, berinisial MD, yang bertugas di bagian Tipiter Polres Konawe, mencuat sebagai sosok yang disebut-sebut “membekingi” praktik tambang ilegal tersebut. MD diduga menjadi “pengaman” bagi para pelaku, membuat aparat lainnya tak berani bertindak.
Hingga berita ini diturunkan, oknum MD belum memberikan klarifikasi resmi, dan Polres Konawe pun belum menunjukkan sikap tegas atas aktivitas tambang ilegal yang terus berlangsung.
Kapolres Konawe: Kami Selidiki, Tidak Akan Tutup Mata
Dikonfirmasi oleh salah satu pimpinan media, Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.I.K., menyatakan bahwa ia masih menelusuri kebenaran informasi ini, mengingat ia baru saja menjabat sebagai Kapolres Konawe. Namun, ia menegaskan bahwa penyelidikan internal terhadap oknum MD sudah dilakukan.
“Apabila terbukti mencoreng institusi, oknum tersebut akan dikenai sanksi tegas sesuai UU ITE dan aturan disiplin Kepolisian Republik Indonesia. Kami akan kawal kasus ini sampai ke akar-akarnya,” tegas AKBP Noer Alam.
Desakan Turunnya Propam dan Sikap Tegas Polda Sultra
Masyarakat dan media kini mendorong Propam Polda Sultra untuk segera turun langsung ke lokasi dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Publik juga menuntut transparansi dan akuntabilitas, mengingat citra Polri sebagai penegak hukum bisa tercoreng jika pembiaran ini berlanjut.
Jika tidak ada tindakan konkret dari Polda Sultra dalam waktu dekat, tim media dan aktivis hukum menyatakan siap mengadukan langsung ke Kapolda Sultra Irjen Pol Karim, bahkan bila perlu membawa laporan ini ke Mabes Polri dan Komisi III DPR RI.
“Jangan sampai kasus ini menjadi bola panas yang digelindingkan tanpa ujung. Jika Polri serius menjaga marwah institusinya, maka ini saatnya menunjukkan keberpihakan pada hukum, bukan pada oknum,” ujar salah satu pegiat antikorupsi Konawe.
(Red/Time)
