KOMPASX.Com// PALOPO, 27/08/2025-SULAWESI SELATAN – Skandal penangkapan mobil tangki yang diduga terlibat dalam penimbunan BBM bersubsidi di Palopo kian menjadi sorotan tajam. Alih-alih mendapatkan apresiasi, penanganan kasus oleh Polres Palopo justru menimbulkan serangkaian kejanggalan yang menggerus kepercayaan publik.
Kasus ini bukan sekadar penangkapan biasa; ini adalah cerminan buramnya transparansi dan dugaan adanya "permainan" di balik layar yang menodai institusi penegak hukum.
Aroma Busuk di Balik Penangkapan: Menggunakan Identitas Palsu dan Aktor-Aktor Kuat
Mobil tangki bernopol DP 8226 GO. yang ditangkap di rumah "Mama Awal" -- gembong penimbunan BBM yang namanya sudah tak asing lagi, seharusnya menjadi bukti nyata keseriusan polisi.
Namun, fakta di lapangan justru lebih mengerikan. Mobil yang diketahui milik inisial MR dari PT Berkah Energi Morowali ini terang-terangan menggunakan identitas palsu: SKP PT LDE, lengkap dengan nomor izin resmi yang dicatut secara ilegal.
Ironisnya, alih-alih mengejar PT Berkah Energi Morowali sebagai pemilik sah, atau menindaklanjuti dugaan pemalsuan dokumen yang lebih serius, fokus penanganan kasus ini terasa bias.
Keberanian pelaku menggunakan identitas perusahaan lain secara gamblang mengindikasikan bahwa mereka merasa dilindungi oleh"bekingan" yang kuat.
*Kejanggalan Penanganan Barang Bukti: Mengapa Disembunyikan?*
Puncak kejanggalan terjadi pada proses penanganan barang bukti. Mengapa mobil tangki yang begitu besar tidak ditempatkan di tempat resmi penyimpanan barang bukti di Mapolres?
Sebaliknya, mobil tangki tersebut hanya "disimpan" di belakang gedung. Langkah aneh ini memicu pertanyaan kritis: Apakah polisi sengaja menyembunyikan barang bukti agar tidak terlihat publik?
Ataukah ada upaya untuk "mengamankan" mobil tersebut dari jangkauan sorotan media dan pengawasan masyarakat?
Alasan di balik penempatan yang tidak lazim ini memunculkan kecurigaan bahwa ada skenario tersembunyi untuk mengaburkan fakta.
Ketiadaan Keterangan Resmi: Polisi Membisu, Publik Menuntut
Hingga saat ini, baik Humas maupun Kasat Reskrim Polres Palopo memilih bungkam. Ketiadaan penjelasan yang masuk akal terkait penempatan barang bukti dan dugaan pencatutan nama perusahaan lain semakin memperkuat dugaan adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu.
Sikap diam ini bukanlah tanda kehati-hatian, melainkan justru mempertegas kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang disembunyikan.Warga Palopo berhak mengetahui fakta sebenarnya.
Institusi Polri, yang seharusnya menjunjung tinggi transparansi, kini diuji integritasnya. Kegagalan untuk memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel hanya akan memperburuk citra institusi dan mengkhianati kepercayaan masyarakat.
Sudah saatnya Polres Palopo berbicara dan membongkar semua tabir misteri di balik kasus yang penuh tanda tanya ini.
Tim
