KOMPASX. COM//BATAM Desakan Nasional: Menteri Perdagangan Harus Turun Tangan Kasus balpres ilegal bukan hanya urusan daerah atau ranah kepabeanan. Ini adalah persoalan perdagangan nasional, yang berdampak pada:
Stabilitas harga tekstil,
Keberlangsungan UMKM dan industri konveksi lokal,
Potensi hilangnya penerimaan negara,
Kesehatan pasar dalam negeri yang tercampur barang impor murah tanpa pengawasan.
Karena itu, banyak pihak menilai bahwa Menteri Perdagangan RI harus turun tangan langsung. Pengawasan aturan impor seperti Permendag 40/2022 dan revisinya harus diperketat, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap celah administratif yang memungkinkan balpres masuk melalui jalur belakang.
Intervensi Kemendag diperlukan untuk:
1. Menutup celah regulasi yang dimanfaatkan jaringan tertentu,
2. Mengawasi praktik kartel dan monopoli importir,
3. Memberikan sinyal keras bahwa pemerintah pusat tidak mentolerir pelanggaran perdagangan yang merusak industri nasional.
Tanpa langkah dari pusat, kasus ini dikhawatirkan akan redup dan kembali tenggelam seperti banyak kasus serupa sebelumnya.
Momentum Membersihkan Sektor Logistik Batam
Kasus Asiong–balpres ilegal bukan hanya ujian bagi kepolisian dan Bea Cukai, tetapi juga uji integritas negara. Apakah aparat berani mengusut sampai ke akar? Apakah politisi yang diduga bermain akan disentuh jika bukti mengarah?
Publik sekarang menunggu keberanian dan transparansi:
Polri untuk membuka seluruh nama yang diperiksa,
Bea Cukai Pusat untuk mengawasi ketat jajarannya,
Kementerian Perdagangan untuk melakukan audit kebijakan,
APIP dan penegak hukum pusat untuk mengawal penyidikan.
Jika jalur khusus itu benar-benar ada, maka membongkarnya adalah langkah mutlak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Awak media terus menelusuri jaringan importir yang diduga menikmati fasilitas serupa dan memastikan kasus ini tidak berhenti pada aktor permukaan.
Tim
