PEKALONGAN | kompasX.com — Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Pekalongan menetapkan Abdul Basit sebagai Ketua DPC Hanura periode 2026–2031 secara aklamasi. Dalam forum yang digelar di Aula Pondok Pesantren Anwarul Bahri, Sabtu (10 Oktober 2026), KH Turmudzi Ahmad juga dipercaya menduduki posisi Ketua Dewan Pembina.
Muscab tersebut bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan. Forum ini sekaligus menjadi momentum konsolidasi organisasi dan penegasan komitmen politik yang mengedepankan hati nurani, integritas, penegakan hukum, serta keberpihakan kepada masyarakat kecil.
Kegiatan berlangsung dalam suasana komunikatif dan dialogis dengan mengedepankan prinsip transparansi serta demokrasi. Sebanyak 11 Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari total 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan hadir dalam musyawarah tersebut.
Terpilihnya Abdul Basit membawa tanggung jawab baru bagi kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Pekalongan. Konsolidasi internal, penguatan struktur organisasi, dan perluasan jaringan hingga tingkat akar rumput menjadi pekerjaan yang harus segera ditindaklanjuti.
KH Turmudzi Ahmad Ungkap Alasan Memilih Hanura
Dalam sambutannya, KH Turmudzi Ahmad mengungkapkan bahwa dirinya pernah menerima sejumlah tawaran untuk bergabung dengan partai politik, baik partai besar maupun menengah. Namun, berbagai tawaran tersebut sebelumnya tidak diterima.
Ia mengatakan, keputusan bergabung dengan Hanura muncul setelah mendapat ajakan dari Ketua DPD Hanura Jawa Tengah. Kesamaan visi yang menekankan nilai-nilai hati nurani menjadi salah satu alasan utama dirinya menerima ajakan tersebut.
“Banyak tawaran untuk bergabung dengan berbagai partai besar maupun menengah yang saya tolak. Namun, ketika diajak bergabung oleh Ketua DPD Hanura Jawa Tengah, saya langsung menerima karena ada kesamaan visi yang menekankan hati nurani,” ungkap KH Turmudzi Ahmad.
Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Bahri itu juga berharap Hanura tidak hanya berkembang di Kabupaten Pekalongan atau Jawa Tengah, tetapi mampu memperluas akses dan jaringan hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.
Dengan jaringan pesantren dan para santri yang tersebar di sejumlah daerah, ia berharap nilai-nilai spiritual, pendidikan karakter, dan kepedulian sosial dapat menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan politik yang lebih dekat dengan masyarakat.
Harapan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kepengurusan baru: bagaimana menerjemahkan kesamaan visi menjadi program organisasi yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ketua DPD Hanura Jateng Soroti Korupsi dan Krisis Integritas
Ketua DPD Partai Hanura Jawa Tengah, Dr. Drs. H. KRH Hono Sejati Pradoto Jatinangoro, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa pelaksanaan Muscab merupakan bagian dari mekanisme organisasi yang harus dijalankan sesuai ketentuan partai, dengan memenuhi persyaratan formal maupun material.
Namun, ia mengingatkan bahwa Muscab tidak boleh berhenti pada pemenuhan prosedur administratif. Forum organisasi harus menjadi sarana melahirkan kepemimpinan dan kader yang memiliki tanggung jawab moral serta kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
Dalam sambutannya, Hono Sejati menyoroti dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk keprihatinan terhadap maraknya kasus korupsi dan terbatasnya sumber daya manusia yang dinilai memiliki integritas kuat.
Ia berharap kader Hanura Kabupaten Pekalongan mampu menjadikan nilai-nilai spiritual dan pendidikan karakter dari lingkungan Pondok Pesantren Anwarul Bahri sebagai landasan dalam menjalankan tanggung jawab politik.
Menurutnya, penegakan hukum harus dijalankan secara tegas, sementara kepentingan masyarakat kecil dan menengah perlu mendapatkan perhatian dalam agenda pembangunan daerah.
Ia juga berharap Hanura dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pekalongan di berbagai bidang.
Abdul Basit Hadapi Pekerjaan Besar: Konsolidasi 19 Kecamatan
Terpilihnya Abdul Basit secara aklamasi menjadi awal bagi kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Pekalongan periode 2026–2031. Akan tetapi, penetapan ketua hanyalah satu bagian dari pekerjaan organisasi yang lebih luas.
Dari total 19 kecamatan, Muscab tersebut dihadiri 11 PAC. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memperluas komunikasi organisasi dan memperkuat koordinasi agar konsolidasi dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.
Kepengurusan baru dihadapkan pada sejumlah pekerjaan, mulai dari penguatan struktur, pembinaan kader, perluasan partisipasi masyarakat, hingga penyusunan program yang relevan dengan kebutuhan warga.
Semangat politik berbasis hati nurani juga perlu diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Persoalan ekonomi masyarakat, kesejahteraan sosial, pendidikan, serta aspirasi warga di tingkat desa merupakan sejumlah bidang yang dapat menjadi perhatian dalam pelaksanaan program partai.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan kepengurusan baru tidak cukup dilihat dari proses pemilihan yang berlangsung secara aklamasi. Publik juga akan melihat bagaimana organisasi menjalankan fungsi politiknya dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Penyerahan Berkas Tandai Dimulainya Kepengurusan Baru
Menutup rangkaian sambutannya, Ketua DPD Hanura Jawa Tengah meminta jajaran pengurus segera melakukan konsolidasi dan memperkuat struktur organisasi hingga ke akar rumput.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan berkas dari Ketua DPD Hanura Jawa Tengah, Hono Sejati, yang didampingi Wakil Ketua Ir. Cuk Soeroso Hadi dan Sekretaris Budi Susilo, S.H., M.H., kepada Abdul Basit selaku ketua terpilih.
Penyerahan tersebut turut disaksikan jajaran partai dan KH Turmudzi Ahmad dari Pondok Pesantren Anwarul Bahri yang dipercaya menduduki posisi Ketua Dewan Pembina.
Momentum ini menandai dimulainya tanggung jawab kepengurusan baru untuk memperkuat organisasi, menjaga integritas, serta membangun hubungan yang lebih luas dengan masyarakat.
Kini, tantangan bagi DPC Hanura Kabupaten Pekalongan adalah membuktikan bahwa komitmen terhadap hati nurani bukan sekadar rangkaian kata dalam forum musyawarah. Komitmen itu perlu terlihat dalam kerja organisasi, konsistensi sikap, dan kepedulian terhadap persoalan rakyat.
Muscab telah menetapkan kepemimpinan. Tahap berikutnya adalah pembuktian melalui kerja nyata. Masyarakat menantikan sejauh mana kepengurusan periode 2026–2031 mampu membawa semangat tersebut ke dalam kehidupan sosial dan pembangunan Kabupaten Pekalongan.
Laporan : Iskandar
