KABUPATEN SEMARANG | KOMPASX.COM, 22 NOVEMBER 2026 – Penanganan laporan dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan yang dialami Sukinem, warga Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, kembali menjadi sorotan.
Hampir tiga tahun sejak peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 23 Juli 2023, keluarga Sukinem mengaku masih menantikan kepastian hukum. Persoalan ini semakin menyita perhatian setelah keluarga mempertanyakan tindak lanjut penyidikan, pemeriksaan rekaman CCTV, keterangan saksi, hingga keberadaan dua kendaraan yang menjadi bagian dari perkara.
Bukan sekadar persoalan laporan polisi. Di balik perkara tersebut, terdapat seorang ibu yang menurut keluarganya masih berharap mendapatkan keadilan dan penjelasan yang transparan dari aparat penegak hukum.
DOKUMEN RESMI POLRES SEMARANG: LAPORAN TERCATAT FEBRUARI 2025
Berdasarkan foto dokumen Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Semarang, Sukinem tercatat melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dengan ancaman kekerasan.
Dokumen tersebut mencantumkan laporan polisi tertanggal 15 Februari 2025, pukul 14.37 WIB.
Dalam uraian laporan, peristiwa yang dipersoalkan disebut terjadi pada Minggu, 23 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 WIB, di Dusun Pongangan, Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara waktu peristiwa yang dilaporkan pada 2023 dan tanggal penerimaan laporan polisi pada Februari 2025.
Dalam dokumen tersebut, nama Tabeta Sri Lestari dan Lukas Aris Susanto tercantum sebagai pihak yang dilaporkan. Uraian mengenai dugaan peristiwa menyebut adanya ancaman, intimidasi, serta persoalan kendaraan milik keluarga pelapor.
Dokumen juga menyebutkan kerugian yang dilaporkan sebesar Rp61 juta.
Seluruh uraian tersebut merupakan keterangan dalam laporan dan masih harus diuji melalui proses penyidikan serta pembuktian hukum.
REKAMAN CCTV BERTANGGAL 23 JULI 2023 JADI PERHATIAN
Salah satu materi yang dipersoalkan keluarga adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan suasana di dalam rumah.
Dalam gambar CCTV yang disampaikan kepada redaksi, terlihat dua orang berada di sekitar kendaraan sepeda motor di dalam ruangan. Pada bagian atas rekaman tercantum tanggal 23 Juli 2023 dengan penanda waktu sekitar pukul 19.18 WIB.
Rekaman tersebut menjadi salah satu materi yang menurut keluarga perlu diperiksa secara menyeluruh oleh penyidik.
Namun, untuk memastikan siapa saja yang terlihat, apa yang sebenarnya terjadi, serta apakah rekaman tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana yang dilaporkan, diperlukan pemeriksaan autentisitas, konteks, dan analisis lebih lanjut.
Pertanyaan yang kini diajukan keluarga adalah apakah rekaman CCTV tersebut sudah diperiksa secara menyeluruh dan bagaimana hasil pemeriksaannya.
YAMAHA NMAX DAN ATV DIPERSOALKAN, KELUARGA MENUNGGU KEJELASAN
Dalam uraian laporan, terdapat persoalan dua kendaraan, yakni satu unit sepeda motor Yamaha NMAX dan satu unit kendaraan ATV berwarna biru.
Keluarga menyebut kedua kendaraan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan dan mempertanyakan tindak lanjut penelusuran keberadaan serta status penguasaannya.
Iskandar, anak Sukinem, mengaku kecewa karena keluarganya belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai mengenai perkembangan perkara.
"Kami hanya ingin mendapatkan kejelasan. CCTV ada, saksi ada, dan dokumen laporan juga ada. Kami berharap semuanya diperiksa secara profesional. Jangan sampai kami sebagai pihak yang mencari keadilan terus menunggu tanpa mengetahui bagaimana perkembangan penanganannya," ungkap Iskandar.
Keluarga menegaskan tidak meminta penyidik memenangkan salah satu pihak. Mereka hanya menginginkan pemeriksaan seluruh alat bukti secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.
SP2HP KE-VI TERBIT, GELAR PERKARA 4 MEI 2026 DIPERTANYAKAN
Berdasarkan keterangan dan dokumen perkembangan perkara yang disampaikan keluarga kepada redaksi, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-VI telah diterbitkan.
Dalam dokumen yang disebut keluarga, gelar perkara dilaksanakan pada 4 Mei 2026.
Adapun tindak lanjut yang dicantumkan meliputi pemeriksaan tambahan terhadap pelapor dan pemeriksaan tambahan terhadap ahli bahasa.
Keluarga juga menyampaikan adanya surat panggilan untuk pemeriksaan tambahan terhadap Sukinem pada 9 Mei 2026 pukul 10.00 WIB.
Informasi tersebut menunjukkan adanya tahapan penanganan perkara yang telah dilakukan. Namun, keluarga masih mempertanyakan hasil dan tindak lanjut setelah gelar perkara tersebut.
Apakah pemeriksaan tambahan sudah diselesaikan?
Bagaimana hasil analisis CCTV?
Apakah saksi-saksi telah diperiksa secara menyeluruh?
Bagaimana perkembangan penelusuran dua kendaraan yang dipersoalkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban resmi agar keluarga mengetahui posisi hukum laporan yang mereka sampaikan.
KINERJA UNIT I SATRESKRIM POLRES SEMARANG JADI SOROTAN
Sorotan keluarga juga mengarah kepada penanganan perkara di Unit I Satreskrim Polres Semarang, termasuk komunikasi dengan Kanit Unit I, IPDA Bayu Adi Riyanto, S.H.
Iskandar mengaku telah beberapa kali berupaya memperoleh informasi melalui WhatsApp, telepon, maupun mendatangi kantor kepolisian.
Menurut keterangannya, upaya tersebut belum memberikan penjelasan yang memuaskan mengenai perkembangan perkara.
"Kami berharap ada komunikasi yang baik antara penyidik dengan pelapor. Kalau memang ada kendala, sampaikan kepada kami. Kalau masih ada bukti yang harus dilengkapi, kami siap mengikuti prosedurnya. Yang kami pertanyakan adalah kepastian perkembangan laporan ini," tegasnya.
Persoalan ini sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan evaluasi penanganan perkara.
Apakah terdapat kendala teknis maupun yuridis? Apakah seluruh petunjuk hasil gelar perkara sudah ditindaklanjuti? Dan sejauh mana pengawasan pimpinan terhadap proses penyidikan?
Polres Semarang perlu memberikan penjelasan agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
DUGAAN PEMBEKINGAN OKNUM APARAT HARUS DIUJI, BUKAN DIBIARKAN MENJADI SPEKULASI
Di tengah panjangnya penanganan perkara, keluarga juga menyampaikan adanya kekhawatiran mengenai dugaan kemungkinan keterlibatan atau perlindungan dari pihak tertentu, termasuk dugaan oknum aparat TNI maupun kepolisian.
Persoalan ini merupakan tudingan serius yang tidak boleh dianggap sebagai fakta tanpa bukti.
Apabila terdapat informasi mengenai dugaan intervensi atau pembekingan, institusi yang berwenang perlu melakukan penelusuran secara objektif dan profesional.
Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Namun, tidak boleh pula ada individu atau institusi yang dituduh terlibat tanpa dasar pemeriksaan dan bukti yang sah.
Karena itu, transparansi penanganan perkara menjadi penting untuk menjawab keraguan keluarga sekaligus mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
KAPOLRES SEMARANG, KAPOLDA JATENG HINGGA KAPOLRI DIMINTA MEMBERIKAN PERHATIAN
Keluarga berharap pimpinan kepolisian memberikan perhatian terhadap laporan Sukinem.
Evaluasi terhadap penanganan perkara dinilai penting untuk memastikan setiap tahapan penyidikan berjalan sesuai prosedur, termasuk pemeriksaan saksi, analisis barang bukti, serta pemberian informasi perkembangan kepada pelapor.
Kapolres Semarang diharapkan memberikan penjelasan mengenai kendala yang dihadapi penyidik.
Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah dan Kapolri diharapkan dapat melakukan pengawasan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan tugas penyidikan.
Pergantian pejabat maupun perubahan struktur organisasi tidak seharusnya membuat penanganan laporan masyarakat kehilangan kesinambungan.
SMSI JAWA TENGAH SIAP MENGAWAL PEMBERITAAN
Persoalan ini juga menjadi perhatian kalangan media. Pihak yang tergabung dalam SMSI Jawa Tengah menyampaikan kesiapan untuk mengawal perkembangan persoalan melalui jaringan media yang disebut mencapai sekitar 160 media.
Pengawalan pemberitaan diharapkan dapat mendorong keterbukaan informasi, memperkuat fungsi kontrol sosial pers, serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang.
Pengawasan melalui pemberitaan bukan berarti mengintervensi proses hukum, melainkan mendorong agar setiap laporan masyarakat ditangani secara profesional dan akuntabel.
REDAKSI KOMPASX.COM MEMINTA KLARIFIKASI POLRES SEMARANG
Untuk memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan hak jawab, redaksi membuka ruang klarifikasi kepada Polres Semarang, khususnya Satreskrim dan Unit I, terkait sejumlah pertanyaan berikut:
1. Apa perkembangan terbaru laporan Sukinem hingga 22 November 2026?
2. Bagaimana hasil gelar perkara yang dilaksanakan pada 4 Mei 2026?
3. Apakah rekaman CCTV tanggal 23 Juli 2023 telah diperiksa dan dianalisis?
4. Bagaimana perkembangan pemeriksaan saksi dan ahli bahasa?
5. Bagaimana tindak lanjut penelusuran Yamaha NMAX dan kendaraan ATV yang dipersoalkan?
6. Apakah terdapat kendala teknis atau yuridis yang menyebabkan penanganan perkara belum mencapai kepastian?
7. Apakah terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan intervensi pihak tertentu dalam penanganan perkara?
8. Apa langkah pengawasan yang telah dilakukan pimpinan terhadap proses penyidikan tersebut?
Redaksi juga memberikan kesempatan kepada IPDA Bayu Adi Riyanto, Kapolres Semarang, Kasat Reskrim, pihak yang dilaporkan, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
SUKINEM TIDAK MEMINTA KEISTIMEWAAN, HANYA MENGINGINKAN KEPASTIAN HUKUM
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang berapa banyak surat yang telah diterbitkan atau berapa kali keluarga mendatangi kantor kepolisian.
Yang lebih penting adalah apakah seluruh laporan, keterangan saksi, rekaman CCTV, dan alat bukti lainnya telah ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
Iskandar berharap aparat tidak mengabaikan harapan ibunya untuk mendapatkan kejelasan.
"Kami tidak meminta perkara dipaksakan. Kami hanya meminta keadilan. Kalau memang ada unsur pidana dan bukti yang cukup, proses sesuai hukum. Kalau ada kendala, jelaskan secara terbuka. Jangan biarkan keluarga terus bertanya-tanya," pungkasnya.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Polres Semarang.
Hampir tiga tahun sejak peristiwa yang dilaporkan terjadi, laporan polisi telah tercatat, SP2HP ke-VI disebut telah diterbitkan, dan gelar perkara telah dilaksanakan. Lantas, bagaimana perkembangan terbaru penyidikan kasus Sukinem?
Masyarakat menunggu jawaban. Keluarga menunggu kepastian. Dan hukum harus memberikan ruang yang sama bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan.
Laporan : Toni
