KABUPATEN SEMARANG | KompasX.com – Keberadaan bangunan Joglo yang menelan anggaran Rp158.062.000 di kawasan Taman Tlogo Kilometer Nol, Desa Tlogo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, kini menjadi tanda tanya besar. Bangunan bernuansa arsitektur Jawa yang dibangun pada tahun 2022 tersebut dilaporkan warga telah rusak dan tidak lagi terlihat di lokasi.
Ironisnya, bangunan yang bersumber dari anggaran ratusan juta rupiah itu disebut warga hanya bertahan sekitar tiga tahun sebelum akhirnya tidak lagi ditemukan di lokasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pembangunan, pemeliharaan aset desa, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, bangunan Joglo tersebut memiliki ukuran sekitar 9 x 8 meter dan berada di kawasan Taman Tlogo Kilometer Nol. Pelaksanaannya disebut dilakukan secara swakelola dengan melibatkan lingkungan Dusun Dempel, RT 03/RW 03, Desa Tlogo.
Namun kini, bangunan yang sebelumnya menjadi salah satu fasilitas kawasan taman tersebut sudah tidak terlihat sebagaimana mestinya.
RP158 JUTA DIGELONTORKAN, MENGAPA BANGUNAN TAK LAGI TERLIHAT?
Nilai anggaran sebesar Rp158.062.000 bukan jumlah yang kecil. Masyarakat tentu berharap fasilitas publik yang dibangun menggunakan uang rakyat dapat bertahan lama, memberikan manfaat, serta dirawat sebagai aset desa.
Akan tetapi, informasi mengenai kondisi bangunan yang rusak hingga akhirnya tidak lagi berada di lokasi justru memunculkan sejumlah pertanyaan.
Apakah bangunan tersebut mengalami kerusakan struktural? Apakah pernah dilakukan perbaikan? Apakah pembongkaran dilakukan berdasarkan keputusan resmi pemerintah desa? Lalu, bagaimana nasib material bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban terbuka dari pemerintah desa dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan maupun pengelolaan aset tersebut.
WARGA MENGAKU KECEWA, BANGUNAN SUDAH TIDAK ADA
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kondisi bangunan Joglo tersebut.
"Yang kami tahu dulu ada bangunan Joglo di situ. Sekarang tempatnya sudah bersih dan bangunannya tidak terlihat lagi. Kami ingin tahu sebenarnya ke mana bangunan itu, siapa yang membongkar, dan bagaimana nasib materialnya. Warga juga berhak mendapatkan penjelasan," ungkap sumber warga.
Keterangan tersebut menjadi salah satu informasi yang perlu ditindaklanjuti melalui pengecekan langsung dan klarifikasi pemerintah desa.
Sebab, apabila bangunan tersebut tercatat sebagai aset desa, maka keberadaan, kondisi, pemanfaatan, hingga penghapusannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik desa.
KUALITAS PEMBANGUNAN IKUT DIPERTANYAKAN
Selain persoalan hilangnya bangunan, masyarakat juga mempertanyakan kualitas pekerjaan konstruksi.
Bangunan Joglo pada umumnya menggunakan material kayu dan konstruksi yang memerlukan perencanaan serta pengerjaan sesuai standar teknis. Apabila benar bangunan mengalami kerusakan berat dalam waktu relatif singkat, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya.
Apakah kerusakan disebabkan kualitas material? Kesalahan konstruksi? Faktor cuaca dan kurangnya pemeliharaan? Atau terdapat faktor lain?
Semua kemungkinan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar dugaan.
Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), spesifikasi material, dokumentasi pembangunan, laporan pelaksanaan swakelola, serta berita acara serah terima pekerjaan menjadi dokumen penting untuk menjawab persoalan tersebut.
INSPEKTORAT KABUPATEN SEMARANG DIMINTA TURUN TANGAN
Persoalan ini dinilai layak mendapatkan perhatian Inspektorat Kabupaten Semarang sebagai aparat pengawasan internal pemerintah daerah.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah penggunaan anggaran telah sesuai perencanaan, apakah hasil pembangunan memenuhi spesifikasi, serta bagaimana status aset setelah bangunan tidak lagi ditemukan di lokasi.
Ada beberapa hal yang perlu ditelusuri:
1. Dokumen perencanaan dan RAB pembangunan Joglo senilai Rp158.062.000.
2. Spesifikasi material serta bukti pembelian bahan bangunan.
3. Identitas dan pertanggungjawaban pelaksana kegiatan swakelola.
4. Berita acara pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan.
5. Riwayat kerusakan serta pemeliharaan bangunan.
6. Dasar keputusan pembongkaran atau penghilangan bangunan dari lokasi.
7. Keberadaan dan pertanggungjawaban sisa material bangunan.
8. Status pencatatan aset desa dan kemungkinan kerugian keuangan desa apabila ditemukan penyimpangan.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
PEMERINTAH DESA TLOGO JANGAN DIAM, PUBLIK MENUNGGU PENJELASAN
Kini perhatian masyarakat tertuju kepada Pemerintah Desa Tlogo. Sebab, bangunan yang menggunakan anggaran ratusan juta rupiah tersebut merupakan fasilitas publik yang seharusnya memiliki kejelasan administrasi dan pertanggungjawaban.
Redaksi KompasX.com mendorong Pemerintah Desa Tlogo memberikan penjelasan secara terbuka mengenai:
- Bagaimana kondisi bangunan setelah selesai dibangun pada 2022?
- Kapan dan apa penyebab bangunan mengalami kerusakan?
- Siapa yang mengambil keputusan terkait pembongkaran?
- Apakah pembongkaran telah melalui prosedur resmi?
- Di mana keberadaan material bangunan setelah dibongkar?
- Bagaimana status pencatatan aset dan laporan pertanggungjawabannya?
Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
Persoalan Joglo Taman Tlogo Kilometer Nol bukan sekadar tentang sebuah bangunan yang rusak atau tidak lagi terlihat. Ini menyangkut transparansi penggunaan anggaran publik, pengelolaan aset desa, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan.
Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran Rp158.062.000 digunakan dan mengapa fasilitas yang dibangun untuk kepentingan publik tersebut kini tidak lagi terlihat di lokasi.
KompasX.com membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Pemerintah Desa Tlogo, pelaksana kegiatan, Pemerintah Kecamatan Tuntang, Inspektorat Kabupaten Semarang, serta instansi terkait lainnya.
Redaksi berharap persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan objektif dan transparan, sehingga seluruh fakta mengenai kondisi bangunan, penggunaan anggaran, serta keberadaan material dapat diketahui masyarakat.
JANGAN SAMPAI ASET DESA HILANG TANPA KEJELASAN! RP158 JUTA BUKAN UANG KECIL. MASYARAKAT MENUNGGU JAWABAN: KE MANA PERGINYA JOGLO TAMAN TLOGO 0 KM DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
(Soleh )
