 |
| Foto :H. Triyono, anggota DPRD Klaten dari Fraksi Golkar sekaligus anggota Badan Kehormatan DPRD (BKD), |
KLATEN|KompasX.Com — Aroma busuk skandal etik yang membelit H. Triyono, anggota DPRD Klaten dari Fraksi Golkar sekaligus anggota Badan Kehormatan DPRD (BKD), kian menyengat. Ironisnya, hingga awal Juni 2025, BKD Klaten justru dianggap "bermain aman" dan memperlambat penanganan kasus yang telah menjadi sorotan serius Ombudsman RI.
Dalam rapat daring (Zoom Meeting) yang digelar Rabu, 14 Mei 2025, pelapor Gatot Handoko melaporkan perkembangan aduannya langsung kepada perwakilan Ombudsman RI, dihadiri Sdr. Imam dari Ombudsman Jawa Tengah. Dalam forum itu, Ombudsman menegaskan bahwa demi menjaga objektivitas pemeriksaan, H. Triyono harus segera dinonaktifkan sementara dari BKD.
Namun kenyataan di lapangan sungguh memprihatinkan. BKD Klaten hingga kini belum juga menunjukkan langkah konkret. Bahkan, pemanggilan saksi-saksi yang diajukan pelapor—langkah dasar dalam proses etik—belum dilakukan. Padahal, ini adalah ujian awal bagi DPRD Klaten untuk membuktikan keseriusannya menjaga marwah lembaga.
Lebih parah lagi, hingga hari ini sidang resmi BKD pun tak kunjung digelar. Padahal Ketua BKD Ruslan Rosidi (F-PKB) dan anggota Budi Raharja (F-PKS) sudah menghadiri pertemuan langsung di Kantor Ombudsman Jateng, Selasa, 20 Mei 2025.
"Kami minta Ombudsman terus mendorong agar proses ini tidak mandek. Jangan sampai masyarakat melihat BKD Klaten hanya jadi 'tameng' untuk melindungi oknum anggota DPRD yang bermasalah," tegas Gatot Handoko usai pertemuan.
Ketidaktegasan BKD kini memunculkan kecurigaan publik. Mengapa rekomendasi tegas Ombudsman justru diabaikan? Apakah ada kekuatan politik di balik layar yang berupaya mengamankan posisi sang teradu?
Sementara itu, gelombang kemarahan publik terus membesar. Di media sosial, kritik terhadap DPRD Klaten nyaris tak terbendung. Banyak warga menuntut agar DPRD tidak bermain-main dalam kasus yang dapat mencoreng kredibilitas lembaga legislatif.
"Kalau BKD tak sanggup menegakkan etika, bubarkan saja BKD itu. Jangan bikin malu rakyat Klaten," tulis salah satu netizen di Facebook.
Ombudsman RI sendiri secara tegas meminta semua proses hukum dan prosedural dipenuhi sebelum DPRD Klaten mengeluarkan keputusan resmi. Pemeriksaan saksi pelapor secara objektif dan terbuka menjadi syarat mutlak.
Namun, hingga kini itu semua masih sekadar janji kosong. Masyarakat kini menunggu: apakah DPRD Klaten punya nyali membersihkan institusinya dari praktik busuk, atau justru memilih menjadi bagian dari skandal ini?
Jika dalam waktu dekat BKD Klaten tetap mandul, Ombudsman RI diperkirakan akan mengeluarkan rekomendasi tegas dan mengikat. Saat itulah wajah asli DPRD Klaten bakal terkuak di hadapan publik—bersih atau kotor.
Red/TN
