 |
| Oleh: Y. Joko Tirtono, SH - Tokoh Lembaga cegahan Kejahatan Indonesia |
Jakarta | KompasX.com — Di tengah riuh rendah narasi pemerintah yang mengklaim pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin membaik, justru kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya: negara diduga tengah berada di ambang kemiskinan dan kebangkrutan.
Data yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan dan disetujui DPR-RI melalui pemberitaan Antara News menyebutkan bahwa defisit anggaran tahun 2025 mencapai angka fantastis: Rp616,3 triliun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencatat pendapatan hanya sebesar Rp3.005,1 triliun, sementara belanja negara melonjak hingga Rp3.621,4 triliun.
Kesenjangan Sosial Meningkat, Pengangguran Merajalela
Di saat angka-angka makroekonomi digembar-gemborkan, masyarakat bawah justru semakin terpuruk. Banyak keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, belum lagi beban biaya pendidikan yang kian memberatkan. Lapangan kerja tak mencukupi, dan banyak pabrik besar memilih gulung tikar dengan alasan bangkrut, yang patut dipertanyakan keabsahannya.
APH Dinilai Tidak Serius Usut Mega Skandal Korupsi
Lebih memprihatinkan lagi, kasus-kasus mega korupsi seperti dugaan korupsi Pertamina yang merugikan negara hingga Rp1.000 triliun akibat peredaran BBM oplosan, serta dugaan kerugian negara Rp300 triliun dalam kasus tambang timah, seolah tidak ditindak secara serius. Bahkan beberapa pelaku hanya divonis ringan, seperti dua tahun penjara, tanpa kejelasan pemulihan kerugian negara.
"Ini adalah bentuk nyata ketidakadilan hukum. Tajam ke bawah, tumpul ke atas," tegas Y. Joko Tirtono, SH, pengamat hukum dan tokoh pencegahan kejahatan.
Rakyat Kian Tertindas, Pajak Diperketat
Di sisi lain, rakyat kecil justru makin ditekan melalui kebijakan pajak kendaraan dan pengemudi yang semakin dipaksakan. Ancaman penyitaan kendaraan bagi yang menunggak pajak menambah penderitaan masyarakat yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Dimana sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia? Di mana penerapan UUD 1945 Pasal 33 yang menyatakan bahwa perekonomian dan kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?
Menggugah Jiwa Nusantara: Kembali ke Jiwa Gajah Mada
Ironis, negara yang dahulu dipersatukan oleh sumpah Gajah Mada kini terpecah oleh kepentingan elit dan kerakusan sebagian oknum penguasa. Sumpah suci Majapahit di tahun 1336, untuk tidak menikmati kesenangan sebelum rakyat makmur dan bersatu, kini tinggal cerita sejarah.
“Kalau perlu, para koruptor besar tidak cukup hanya dipenjara. Hukum mati harus jadi opsi! Karena mereka merampas masa depan bangsa,” tegas Joko.
Dukung Presiden Berantas Korupsi Sampai ke Akar
Meski kondisi memprihatinkan, harapan masih ada. Presiden saat ini menunjukkan keberanian dalam menggoyang akar-akar korupsi yang telah lama mencengkeram negeri. Namun keberhasilan upaya ini butuh dukungan seluruh elemen masyarakat.
“Rakyat harus bersatu, bersuara, dan bertindak. Kita bukan hanya berhak untuk marah, tapi juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran,” tutup Joko Tirtono.
Red/jn
