Kompasx. com//Sambas, Kalimantan Barat – 20 Oktober 2025 Di ruang kerja yang hangat diwarnai sinar sore,
Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H. menerima Panitia Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir (KSP).
Mereka datang bukan sekadar membawa berkas, melainkan membawa harapan ribuan warga pesisir yang mendambakan percepatan pembangunan dan keadilan wilayah.
Turut hadir mendampingi, Wakil Bupati Sambas H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Yudi, S.Sos., M.Si., serta Kabag Tata Pemerintahan Iswahyudi, S.STP.
Audiensi berlangsung pada Senin, 20 Oktober 2025, di ruang kerja Bupati Sambas.
Dalam pertemuan itu, Bupati Satono dengan tegas menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Sambas terhadap upaya pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir (KSP).
Ia menilai perjuangan ini bukan hanya soal batas wilayah, melainkan tentang memperluas pelayanan dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Mewakili pemerintah daerah, kami sangat mendukung pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir.
Saya berharap perjuangan KSP tidak sia-sia,”
ujar Bupati Satono disambut anggukan penuh optimisme dari jajaran panitia.
Suasana audiensi terasa hangat — ada kesungguhan, tapi juga keharuan.
Di setiap percakapan, terselip keyakinan bahwa pemekaran ini bukan perpecahan, melainkan perluasan ruang keadilan.
Dalam momen bersejarah itu, Panitia Pemekaran KSP secara resmi menyerahkan proposal dan dokumen pendukung kepada Bupati Sambas
.
Penyerahan berlangsung penuh kekeluargaan, menandai komitmen bersama antara panitia dan pemerintah daerah.
(Foto memperlihatkan momen serah-terima dokumen — Bupati Sambas berjabat tangan dengan perwakilan panitia, disaksikan jajaran pejabat daerah dan tokoh masyarakat.)
“Kami ingin perjuangan ini menjadi catatan sejarah bahwa pesisir Sambas telah siap — secara administrasi, lahan, dan masyarakat
ungkap salah satu anggota panitia seusai audiensi.
Panitia juga menegaskan kesiapan lahan kompleks perkantoran ibukota KSP seluas 25 hektare di Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, yang telah dinyatakan clear and clean.
Lahan tersebut akan menjadi pusat pemerintahan baru sekaligus simbol kemandirian dan kebangkitan wilayah pesisir.
Panitia KSP menyampaikan bahwa tim delegasi percepatan pusat yang dipimpin Dr. Nurul Huda, M.Si. telah aktif menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Tujuannya adalah memastikan data, dokumen, dan rencana pembangunan KSP masuk dalam prioritas nasional Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
Di ruang kerja Bupati itu, bukan sekadar rapat yang berlangsung,
melainkan pertemuan dua arus:
kehendak rakyat dan tekad pemimpin.
Dari pesisir Sambas yang dulu menunggu giliran pembangunan,
kini bangkit suara yang berkata:
“Kami tidak ingin terpisah — kami hanya ingin maju.”
SERGAP Dirgantara7
