JAKARTA | kompasX.com.,,,Dinamika Partai2 koalisi pendukung pemerintah kini menghadapi benturan strategi terkait Ambang Batas Parlemen (PT).
Perdebatan ini bukan lagi sekadar angka, melainkan pertarungan antara narasi "Stabilitas Parlemen" melawan "Kedaulatan Suara Rakyat."
Benturan ini dipicu oleh pernyataan tegas dari pucuk pimpinan dua partai besar di koalisi KIM plus.
Surya Paloh secara konsisten menyuarakan kenaikan PT menjadi 7%. Logika yang dibangun adalah simplifikasi jumlah partai di parlemen untuk menciptakan sistem presidensial yang kuat dan efektif.
Bagi NasDem, penyederhanaan ini adalah kunci agar pengambilan keputusan di DPR tidak bertele-tele.
Sebaliknya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi melontarkan gagasan radikal : Ambang batas 0% (penghapusan PT).
PAN menilai bahwa PT adalah hambatan bagi kemajemukan demokrasi. Menurut Viva Yoga, setiap suara rakyat harus dikonversi menjadi kursi agar tidak ada aspirasi yang terbuang sia-sia hanya karena partainya tidak mencapai angka persentase tertentu.
Di tengah kemelut ini, Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (Sekber GKSR) sebuah Inisiatif perkumpulan Partai partai non Parlemen yg di motori oleh Partai HANURA dan Partai Buruh, mengambil peran krusial sebagai katalisator gerakan sipil dan politik. Mereka mengusung misi utama: "No Vote Wasted" (Tidak Ada Suara yang Terbuang).
Sekber GKSR melakukan serangan dua arah untuk memastikan ambang batas ini dihapuskan atau ditekan seminimal mungkin, yakni,
Lewat Jalur Hukum, dimana Sekber GKSR aktif memfasilitasi para ahli hukum dan tokoh masyarakat untuk mengajukan judicial review terhadap UU Pemilu.
Mereka menegaskan bahwa PT bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin UUD 1945.
GKSR menyajikan data jutaan suara rakyat (seringkali mencapai 17 juta suara nasional) yang hilang di setiap pemilu karena partainya gagal menembus PT, yang secara sistematis mengebiri hak politik warga negara.
Cara Kedua adalah lewat Jalur Politik.
Lobbying dan Diplomasi Antar-Parpol
Selain di meja hijau, Sekber GKSR bergerak di ruang-ruang lobi politik.
GKSR, yang saat ini anggotanya Partai2 non Parlemen, bisa merangkul lebih luas menuju partai-partai menengah (seperti PAN) untuk membentuk satu suara yang solid di hadapan pemerintah.
Kemudian melalui diskusi publik dan aksi massa, Sekber GKSR membangun opini bahwa mempertahankan PT tinggi adalah bentuk "tirani partai besar" yang ingin memonopoli kekuasaan.
Perjuangan Sekber GKSR yang didukung oleh faksi seperti PAN menciptakan friksi internal di koalisi. Jika NasDem tetap bersikeras pada angka 7%, maka potensi pecahnya kongsi politik sangat besar. Partai-partai yang merasa terancam eksistensinya kemungkinan besar akan menarik dukungan dari agenda pemerintah sebagai daya tawar (bargaining power) agar aturan PT diubah.
> Filosofi GKSR: "Demokrasi bukan soal siapa yang paling besar, tapi tentang bagaimana setiap satu suara rakyat dihormati keberadaannya di dalam gedung parlemen."
Kesimpulan
Pertarungan antara ambisi 7% Surya Paloh dan aspirasi 0% Viva Yoga Mauladi telah menempatkan Sekber GKSR sebagai pemain kunci. Melalui kombinasi gugatan di MK dan lobi politik yang lincah, GKSR terus mengawal agar sistem pemilu masa depan tidak lagi menjadi "kuburan" bagi suara rakyat.
25.02.2026
-Hanurani-
(Red /Erwin)
