JAKARTA | kompasX.com ,,,
Fenomena ini memang menarik: dibiayai negara untuk belajar, tapi pulang-pulang malah bawa sertifikat "perpisahan" buat anaknya.
LPDP: Lembaga Pindah Domisili Permanen?
Mari kita beri tepuk tangan meriah untuk Dwi Sasetyaningtias. Beliau adalah bukti hidup bahwa investasi pendidikan Indonesia itu berhasil—berhasil membuat orang sadar bahwa rumput tetangga tidak hanya lebih hijau, tapi juga punya paspor yang lebih sakti.
Kalimat legendarisnya, "Cukup saya saja yang jadi WNI," itu sebenarnya puitis banget, lho. Ini adalah bentuk pengorbanan seorang Ibu. Beliau seolah-olah berkata: "Biarlah saya menderita makan bakso dan bayar pajak di sini, asalkan anak saya bisa antre di Heathrow tanpa dicurigai petugas imigrasi."
Ironi Kebijakan!!
Bayangkan skenarionya begini,
Negara berkata: "Ini uang rakyat miliaran rupiah, berangkatlah ke Inggris, serap ilmunya, dan bangunlah bangsa kita!"
Jawab Penerima Beasiswa: "Siap! Saya akan serap ilmunya, saya serap udaranya, dan sekalian saya amankan akta kelahiran anak saya biar nggak perlu urusan sama birokrasi Kelurahan di sini."
Ini adalah plot twist terbaik sejak film-film M. Night Shyamalan. Kita semua mengira ini adalah kisah tentang "Pulang Membangun Bangsa", ternyata judulnya adalah "Membangun Masa Depan di Luar Bangsa".
Kita Kesal tapi Tertawa
"Kebanggaan seorang ibu adalah melihat anaknya sukses. Kebanggaan ibu LPDP tertentu adalah melihat anaknya punya paspor yang warnanya beda sama yang bayarin kuliah ibunya."
Ada semacam komedi tragis di sini. Saat kita sibuk merayakan kemerdekaan dengan lomba balap karung, ada yang merayakannya dengan memastikan keturunannya "merdeka" dari status kewarganegaraan Indonesia.
Mungkin ke depannya, seleksi LPDP perlu ditambah tes baru: Tes Ketahanan Rindu pada Seblak. Karena ternyata, gelar PhD di luar negeri berisiko menyebabkan alergi akut terhadap kartu keluarga merah putih.
Apa yang Bisa Kita Pelajari?
Secara provokatif, ini adalah kritik keras bagi sistem. Jika penerima beasiswa terbaik kita saja merasa menjadi WNI adalah sebuah "beban" yang cukup berhenti di mereka saja, berarti ada yang salah dengan cara kita merawat talenta. Atau, memang ada yang salah dengan cara mereka menghargai etika dan kontrak moral.
Setidaknya, Mbak Dwi jujur. Jujur dalam menyakiti perasaan kolektif netizen yang masih harus berjuang dengan macetnya Jakarta sementara uang pajaknya dipakai buat "wisata edukasi" yang berakhir dengan ganti paspor.
Oleh : hanurani
(21.02.2026)
(Red / Erwin)
