KOMPASX. COM//TANGERANG SELATAN – Aroma tak sedap menyerbak dari proses lelang pembangunan Gedung Farmasi dan Gedung Parkir Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2025. Proyek mercusuar senilai **Rp87 miliar** ini diduga kuat menjadi panggung praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terstruktur. Bagaimana tidak? Di tengah ketatnya persaingan jasa konstruksi, tender raksasa ini berakhir anti-klimaks dengan hanya memunculkan satu penawar tunggal.
Kejanggalan di balik angka. Penelusuran terhadap proses tender mengungkap deretan anomali yang mencederai prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa pemerintah: Pemenang tunggal PT Total Cakra Alam muncul sebagai satu-satunya perusahaan yang mengajukan penawaran senilai Rp82.643.962.599,66. Minimnya partisipan dalam proyek bernilai fantastis ini memicu kecurigaan adanya pengkondisian syarat lelang yang hanya bisa dipenuhi oleh "pengantin" tertentu.
Negosiasi "Lelucon". Hal yang paling mencolok adalah hasil negosiasi harga oleh Pokja Pemilihan. Dari nilai penawaran awal, harga hanya terkoreksi sebesar Rp10. Angka yang dinilai menghina akal sehat publik ini menunjukkan bahwa proses negosiasi diduga hanyalah formalitas administratif untuk menggugurkan kewajiban prosedural.
Indikasi kerugian Negara dan Markup yang ditemukan. Secara logika pengadaan, ketiadaan kompetitor seharusnya memberikan posisi tawar yang kuat bagi pemerintah untuk menekan harga demi efisiensi anggaran. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
> "Jika negosiasi hanya menurunkan harga sepuluh perak, itu bukan negosiasi, itu konspirasi. Ada indikasi kuat terjadinya *markup* harga yang sengaja dibiarkan untuk menguntungkan pihak tertentu," ujar pengamat kebijakan publik yang memantau kasus ini, Senin 6 April 2026.
Ringkasan Data Tender. Nama Proyek, gedung Farmasi dan Gedung Parkir Dinkes Tangsel. Pagu Anggaran Rp87.000.000.000. Pemenang PT Total Cakra Alam. Nilai Penawaran Rp82.643.962.599,66. Selisih Negosias Rp10,00 (Sepuluh Rupiah)
Menunggu nyali Aparat Penegak Hukum. Publik kini menanti langkah tegas dari inspektorat maupun aparat penegak hukum (APH) untuk mengaudit proses lelang ini. Apakah PT Total Cakra Alam memang pemenang tunggal karena kualifikasi, ataukah ada "tangan-tangan tak terlihat" yang mengatur agar perusahaan lain tak berkutik?
Pembangunan fasilitas kesehatan seharusnya berdiri di atas pondasi integritas, bukan di atas tumpukan uang hasil "kongkalikong" tender yang dipaksakan. Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. (Red)
