JAKARTA | kompasX.com...,,,Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kerap digadang-gadang sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menembus angka 61%. Namun, ketika bicara soal kontribusi terhadap eksploitasi pasar internasional, angka ekspor UMKM Indonesia masih tertinggal jauh di kisaran 15%, kalah telak dari negara tetangga seperti Vietnam yang sudah melampaui 30%.
Mengapa produk kreatif dan komoditas unggulan Nusantara begitu sulit bersaing di pasar global?
Jawabannya terletak pada kombinasi fatal antara dinamika pasar global yang fluktuatif dan jeratan regulasi domestik yang justru "menembak kaki sendiri."
*Faktor Global*
Di panggung internasional, UMKM Indonesia harus berhadapan dengan macan-macan Asia lainnya. Hambatan global non-tarif kini menjadi senjata baru negara-negara tujuan ekspor untuk memproteksi pasar mereka.
Negara-negara di Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang menerapkan standar keamanan pangan, kelayakan lingkungan, dan sertifikasi keberlanjutan (sustainability) yang sangat tinggi.
Bagi pelaku UMKM, memenuhi sertifikasi internasional seperti Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), ISO, atau organik memerlukan biaya audit yang sering kali melampaui modal kerja mereka.
Perang dagang, konflik geopolitik, dan inflasi global memicu ketidakpastian daya beli. Selain itu, UMKM sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang mempersulit kalkulasi keuntungan jangka panjang.
*Paradoks Pendanaan Domestik*
Modal adalah darah dari aktivitas ekspor. Sayangnya, akses pembiayaan bagi UMKM yang ingin go internasional masih sangat tersumbat.
Prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang kaku membuat perbankan konvensional enggan mengucurkan kredit ekspor ke UMKM. Bank sering kali menuntut agunan fisik (collateral) yang bernilai besar dan laporan keuangan yang rigid.
Karakteristik UMKM yang fleksibel namun minim aset tetap dinilai memiliki profil risiko terlalu tinggi (high risk), sehingga bank lebih memilih bermain aman.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank, yang seharusnya menjadi oase pembiayaan khusus ekspor, justru kerap didera masalah tata kelola (corporate governance) dan kredit bermasalah (NPL) dalam beberapa tahun terakhir.
Alih-alih menjadi motor penggerak bagi UMKM, restrukturisasi internal dan persoalan hukum di tubuh lembaga ini membuat penyaluran fasilitas pembiayaan serta penjaminan bagi eksportir kecil menjadi kurang optimal dan tersendat.
*Jeratan Regulasi Dalam Negeri*
Niat baik regulasi domestik acap kali berubah menjadi momok menakutkan di lapangan akibat birokrasi yang berbelit dan mahal. Salah satu contoh paling nyata adalah penerapan *Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK)* untuk produk mebel dan kerajinan kayu.
Kasus SVLK yg sedianya ditujukan untuk memberantas pembalakan liar agar produk kayu Indonesia diakui di Uni Eropa, justru mencekik pengrajin mebel skala kecil.
Biaya pengurusan sertifikasi SVLK berbiaya belasan hingga puluhan juta rupiah dengan masa berlaku yang terbatas.
Bagi industri besar, biaya ini kecil. Namun bagi UMKM mebel di Jepara atau Klaten, kewajiban ini mematikan daya saing.
Ironisnya 😄, negara pembeli terkadang hanya meminta dokumen kelayakan yang lebih sederhana, namun regulasi ekspor dalam negeri mewajibkannya secara kaku.
*Logistik Domestik yang Mahal*
Biaya logistik Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini menjadi beban struktural yang langsung menggerus profitabilitas ekspor UMKM.
Proses dwelling time (waktu bongkar muat) yang belum sepenuhnya efisien dan banyaknya komponen biaya "siluman" atau biaya tambahan di pelabuhan (seperti biaya penumpukan dan administrasi) membuat ongkos logistik membengkak.
Eksportir UMKM umumnya melakukan ekspor dalam skala kecil—tidak sampai satu kontainer penuh (Less than Container Load/LCL). Biaya pengiriman LCL per kubik jauh lebih mahal. Ditambah lagi dengan ketergantungan pada agen pelayaran asing dan fluktuasi harga sewa kontainer (freight rate) yang ugal-ugalan, UMKM kerap kalah bersaing dalam harga penawaran FOB (Free on Board) dibandingkan kompetitor dari China atau Vietnam.
Hambatan ekspor bagi UMKM Indonesia bukanlah masalah tunggal, melainkan sebuah ekosistem yang tidak ramah pada pertumbuhan. Menuntut UMKM untuk bertarung di pasar global tanpa membenahi regulasi domestik sama saja dengan mengirim mereka ke medan perang tanpa senjata.
Untuk memecah kebuntuan ini, pemerintah perlu mengambil langkah ekstrem, seperti,
aturan ekspor yang tumpang tindih (seperti relaksasi SVLK bagi produk hilir/kerajinan kayu UMKM).
Kemudian diperlukan political will untuk Mendorong skema pembiayaan khusus non-agunan berbasis kontrak ekspor atau Letter of Credit (L/C).
Jangan dilupakan untuk memperbaiki kesehatan dan tata kelola LPEI agar kembali ke khitah-nya membina UMKM.
Pentingnya menekan biaya logistik nasional melalui efisiensi pelabuhan pelat merah.
Hanya dengan keberpihakan regulasi yang nyata,
produk-produk terbaik hasil keringat UMKM Indonesia dapat merajai pasar internasional dan tidak sekadar menjadi penonton di negeri sendiri.
Oleh : "Hanurani", Ketua Bidang Ekspor Produk UMKM/IKM, Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI).
(Red / Johnson)
