 |
| Foto istimewa |
Keluhan tidak hanya terkait sumbangan untuk kegiatan perpisahan dan khataman, tetapi juga munculnya permintaan bantuan dari sekolah saat sekolah berencana membangun pagar sekolah. Sejumlah orang tua mempertanyakan mengapa kebutuhan pembangunan fasilitas sekolah kembali melibatkan dana dari wali murid.
“Kalau memang sifatnya sukarela mungkin berbeda, tetapi ketika sudah ada nominal yang ditentukan, banyak orang tua merasa sungkan untuk menolak,” ungkap salah satu wali murid kepada awak media.
Berdasarkan informasi yang diterima, sumbangan Rp100.000 tersebut direncanakan ditarik dari seluruh siswa kelas 1 hingga kelas 6. Jika dikalkulasikan, jumlah dana yang terkumpul berpotensi mencapai jutaan rupiah.
Saat dikonfirmasi awak media pada Selasa (2/6/2026), Kepala SD Negeri 2 Wirun, Tri Joko, menjelaskan bahwa dana Rp100.000 tersebut direncanakan untuk membiayai kegiatan perpisahan dan khataman, meliputi kebutuhan sewa tenda, konsumsi, serta bisyaroh kiai yang akan memimpin kegiatan.
Terkait pembangunan pagar, Tri Joko menjelaskan bahwa pihak sekolah sempat meminta bantuan sumbangan dari wali murid karena keterbatasan anggaran yang dimiliki sekolah. Menurutnya, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak dapat digunakan untuk pembangunan pagar sekolah, sehingga sekolah berupaya mencari alternatif dukungan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.
Namun, setelah muncul keberatan dari sejumlah wali murid dan menjadi perbincangan di masyarakat, pihak sekolah bersama komite akhirnya memutuskan membatalkan rencana penarikan sumbangan perpisahan sekaligus membatalkan kegiatan yang telah disusun sebelumnya.
Keputusan tersebut dinilai sebagai langkah tepat untuk meredam polemik yang berkembang. Meski demikian, persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme perencanaan dan komunikasi kepada wali murid sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
Di tengah berbagai program pemerintah yang bertujuan meringankan biaya pendidikan, penarikan dana dengan nominal tertentu masih menjadi isu sensitif. Bagi sebagian keluarga, angka Rp100.000 mungkin tidak terlalu besar. Namun bagi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi, biaya tambahan sekecil apa pun dapat menjadi beban yang cukup berat.
Kondisi ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih terbuka antara sekolah, komite, dan wali murid sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan sekolah. Musyawarah yang melibatkan seluruh pihak dinilai penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan di tengah masyarakat.
Untuk kebutuhan pembangunan fasilitas seperti pagar sekolah, sejumlah pihak menilai sekolah dapat mengupayakan berbagai alternatif, antara lain mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah, mencari dukungan program CSR perusahaan, menggandeng alumni, maupun membuka donasi sukarela tanpa menentukan nominal tertentu. Dengan demikian, kebutuhan sekolah tetap dapat terpenuhi tanpa menambah tekanan ekonomi bagi wali murid.
Publik berharap peristiwa di SD Negeri 2 Wirun menjadi bahan evaluasi bersama. Pendidikan seharusnya menjadi ruang yang menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian, bukan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pembatalan sumbangan dan acara perpisahan memang mengakhiri polemik untuk sementara. Namun kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan yang menyangkut keuangan orang tua siswa harus dibangun melalui komunikasi yang transparan, musyawarah yang terbuka, serta mengedepankan asas sukarela dan kemampuan masyarakat.
Edvin Riswanto
