KOMPASX. COM//TANGGAMUS – Di balik tembok SMK Muhammadiyah 1 Kota Agung, literasi nampaknya sedang sekarat dalam dekapan retorika.
Saat anggaran ratusan juta mengalir deras untuk semen dan bata pembangunan pagar, buku pelajaran justru menjadi "barang mewah" yang harus ditebus dari dompet siswa—sebuah kontradiksi tajam yang menelanjangi klaim filantropi sang kepala sekolah. Senin (16/03/2026).
Filantropi Palsu di Balik Meja Kerja
Aroma tidak sedap dari dugaan penyimpangan anggaran ini mulai terendus saat Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Kota Agung, Saipi Samba, memberikan pernyataan yang terdengar sangat dermawan pada Kamis (05/03/2026).
Ia mengklaim bahwa sejak awal masa jabatannya, pihak sekolah telah membagikan buku pelajaran secara cuma-cuma kepada siswa tanpa ada kewajiban pengembalian.
"Buku itu bisa enam, bisa tujuh. Sejak dari 2022 tidak dikembalikan ke sekolah," ujar Saipi dengan nada ringan, seolah-olah sekolah sedang menjalankan misi suci literasi tanpa biaya.
Anggaran Meroket, Realita Melorot
Namun, klaim "sedekah" buku tersebut berbanding terbalik dengan data alokasi dana yang dihimpun. Berdasarkan data anggaran, SMK Muhammadiyah 1 Kota Agung mengalokasikan dana yang cukup fantastis untuk pos Pengembangan Perpustakaan.
Pada tahun 2024 misalnya, tercatat anggaran sebesar Rp 48.456.000. Angka ini bukannya menyusut, malah melonjak tajam hampir tiga kali lipat pada tahun 2025 menjadi Rp 137.280.000.
Sebuah lompatan angka yang seharusnya mampu membuat perpustakaan sekolah tersebut setara dengan fasilitas modern, bukan justru membiarkan siswa membeli buku sendiri.
Fakta Lapangan: Siswa Membeli, Bukan Diberi
Naluri jurnalistik yang mencium ketidaksinkronan antara guyuran dana ratusan juta dengan pengakuan kepala sekolah membawa awak media menemui para siswa. Hasilnya mencengangkan. Bukannya menerima "hibah" buku sebagaimana diklaim, sejumlah siswa justru mengaku harus merogoh kocek pribadi untuk memiliki buku pelajaran.
"Kami beli sendiri," ungkap salah satu siswa, mematahkan narasi "pemberian cuma-cuma" sekaligus mempertanyakan ke mana menguapnya dana 137 juta rupiah tersebut.
Labirin Silat Lidah di Ruang Digital
Menemukan adanya jurang pemisah antara data anggaran, klaim kepsek, dan realita siswa, tim media kembali mengejar konfirmasi via daring pada Senin (16/03/2026).
Di sinilah Saipi Samba mulai menunjukkan kemahirannya bersilat lidah. Narasinya berubah seketika; dari yang semula menyebut "buku diberikan", kini bergeser menjadi "pinjaman yang tak ditagih".
"Ya memang ada beberapa siswa yang pinjam dan tidak mengembalikan, dan pihak perpus tidak meminta untuk kembali," elak Saipi melalui sambungan daring.
Sebuah pengakuan yang tidak hanya menelanjangi buruknya manajemen aset, tetapi juga memicu kecurigaan: apakah anggaran ratusan juta itu hanya habis untuk pengadaan "buku fiktif"
Alibi Klasik: Mengkambinghitamkan Minat Baca
Kejanggalan tidak berhenti di situ. Saat terus ditekan mengenai fakta siswa yang membeli buku di tengah melimpahnya anggaran perpustakaan, Saipi kembali berdalih. Ia berkilah bahwa pembagian buku hanya dilakukan untuk kelas XI tahun lalu dan tidak rutin setiap tahun.
Alasan penutup yang ia lontarkan pun cukup "pedas" di telinga:
"Anak-anak tidak minat untuk mengambil," tulis Saipi melalui pesan singkat WhatsApp.
Sungguh sebuah pernyataan yang nyelekit.
Menggunakan alasan "minat baca rendah" untuk menjustifikasi ketidakjelasan penggunaan dana Rp 137.280.000 adalah sebuah penghinaan terhadap akal sehat publik.
Jika anggaran negara telah dikucurkan begitu besar untuk literasi, lantas mengapa beban finansial tetap berpindah ke pundak wali murid? Publik kini menanti, apakah tumpukan buku itu memang benar-benar wujud secara fisik, ataukah hanya menjadi deretan angka manis dalam laporan pertanggungjawaban yang diduga fiktif.
Tim
